DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI Desak pemerintah segera buka keran moratorium pemekaran daerah. Saat menerima audiensi Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) Daerah Otonom Baru (DOB) dan Delegasi berbagai Kabupaten/kota calon pemekaran se-Indonesia. Di Ruang GBHN Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (24/9/2018).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menilai Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar konstitusi terkait syarat calon anggota DPD RI.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 30/XVI/2018 berlaku kedepan atau tidak berlaku surut dan baru berlaku untuk Pemilu 2024. Hal tersebut tertuang dalam hasil rapat konsultasi antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan MK yang dipimpin oleh Ketua MK, di Gedung MK, Rabu (19/9/2018).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pimpinan DPD RI menerima kunjungan Kehormatan Presiden Senat Republik Ceko HE. Milan Stech beserta rombongan delegasi. Di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Senin (17/9/2018).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite II DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) inventarisasi materi penyusunan RUU tentang Kedaulatan Pangan. Keberadaan RUU tersebut bertujuan untuk wujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Dan dengan adanya kedaulatan pangan tersebut Indonesia memiliki stok pangan yang dapat mencukupi kebutuhan nasional.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI menerima kunjungan Ketua Parlemen Korea Selatan (Korsel) Moon Hee Sang hari Jum’at (14/9/2018) di ruang delegasi Ketua DPD RI. Pertemuan tersebut membahas mengenai peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan. Salah satunya adalah adanya investasi di daerah-daerah untuk pembangunan daerah.

BATAMTODAY.COM, Brebes - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam menekankan pentingnya pemahaman Wawasan Kebangsaan sebagai proses penempaan menjadi manusia Indonesia seutuhnya.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Yayasan Bambu Lestari untuk bahas mengenai pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang berkaitan dengan Program 1.000 Desa Bambu di Gedung DPD RI hari Senin (10/9/2018).