Target Indonesia Bebas Malaria 2030, Kemenkes Tekankan Konsistensi dan Strategi Berkelanjutan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah menegaskan bahwa eliminasi malaria di Indonesia bukanlah capaian instan, melainkan proses panjang yang memerlukan komitmen lintas sektor serta strategi berkelanjutan di setiap daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr Andi Saguni, menyampaikan bahwa setiap wilayah harus menyusun pendekatan eliminasi yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Hal itu ia sampaikan dalam peringatan Hari Malaria Sedunia 2026 di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

"Eliminasi malaria membutuhkan konsistensi jangka panjang. Setiap daerah harus memiliki strategi yang berkelanjutan sesuai kondisi wilayahnya masing-masing," ujar Andi.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari peta jalan pemerintah untuk mencapai target Indonesia bebas malaria pada 2030, sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Hingga 2026, capaian nasional menunjukkan perkembangan signifikan. Sebanyak 412 dari 514 kabupaten/kota atau sekitar 80 persen wilayah telah dinyatakan bebas malaria. Selain itu, tujuh provinsi juga telah terbebas dari penularan, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.

Namun demikian, tantangan masih besar, terutama di kawasan timur Indonesia. Data Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus malaria pada 2025 mencapai 706.297 kasus, meningkat 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 543.965 kasus. Dari total tersebut, sekitar 95 persen kasus atau 674.046 kasus terjadi di wilayah Papua.

Menurut Andi, peningkatan angka kasus tersebut bukan menunjukkan kemunduran, melainkan dampak dari intensifikasi penemuan kasus secara aktif serta penguatan sistem pelaporan digital melalui Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL).

"Sebanyak 95 persen kasus malaria nasional berasal dari kawasan Papua yang mencakup enam provinsi. Ini menjadi perhatian bersama agar eliminasi segera terwujud," katanya.

Ia menambahkan, optimisme tetap terjaga dengan adanya keberhasilan daerah tertentu. Kabupaten Maybrat di Papua Barat Daya, misalnya, berhasil meraih status bebas malaria dan menjadi contoh bahwa eliminasi dapat dicapai di wilayah dengan tantangan geografis sekalipun.

Untuk menekan angka kasus di daerah endemis tinggi, Kemenkes menerapkan strategi TOKEN (Temukan, Obati, Kendalikan Vektor). Program ini diperkuat dengan intervensi bagi kelompok dengan mobilitas tinggi seperti pekerja tambang, perambah hutan, aparat TNI-Polri, serta masyarakat adat di wilayah terpencil, melalui distribusi kelambu dan pengobatan pencegahan.

Meski capaian terus meningkat, pemerintah mengingatkan daerah yang telah bebas malaria agar tetap waspada. Risiko munculnya kembali kasus tetap ada, bahkan berpotensi menjadi kejadian luar biasa (KLB). "Daerah yang sudah bebas malaria tidak boleh lengah. Mempertahankan status tersebut sama beratnya dengan mencapainya," tegas Andi.

Faktor mobilitas penduduk yang tinggi serta kondisi iklim tropis yang mendukung perkembangbiakan nyamuk Anopheles menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan seperti tambak, lahan bekas tambang, dan rawa-rawa memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi, Menteri Kesehatan dijadwalkan menyerahkan sertifikat eliminasi malaria kepada kepala daerah yang berhasil menghentikan penularan di wilayahnya sepanjang tahun sebelumnya.

Editor: Gokli

---