DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani mengaku setuju bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak boleh dilemahkan dan harus diperkuat, tapi tetap harus dikritisi agar tidak ada standar ganda dan manipulatif dalam pemberantasan korupsi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sekretariat Jenderal DPD RI meraih penghargaan terbaik II untuk tingkat lembaga negara se-Indonesia pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Award 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Swiss-Bell Hotel (10/9/2019).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI adalah untuk mengawal pelaksanaan otonomi daerah, mewujudkan kesejahteraan daerah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI mengapresiasi kota Sawahlunto di Sumatera Barat ditetapkan Unesco sebagai World Heritage atau Situs Warisan Dunia dengan nama Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto. Tentunya penetapan tersebut disambut baik oleh masyarakat Sawahlunto untuk memasarkan produk kerajinan songket, yaitu Songket Silungkang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus menjalin kerjasama strategis dengan daerah, kali ini adalah DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah adanya audiensi dari Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang diterima oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Reydonnyzar Moenek.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) Muhammad Idris S mendesak agar penyelesaian permasalahan ganti rugi dan kompensasi pembangunan SUTT/SUTET di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara cepat terwujud.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Tidak adanya kandungan air tanah di Kota Batam, keberadaan bendungan menjadi sangat vital. Saat ini Batam memiliki delapan bendungan yang menyuplai kebutuhan air baku di daerah tersebut.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Djasarmen Purba, mengatakan, meskipun sudah mendapat persetujuan administratif dari pemerintah mengenai Pembentukan Daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Provinsi Kepulauan Riau, terutama KEK Pulau Rempang Galang (Relang) dan Pulau Asam, namun masih meninggalkan beberapa catatan yang untuk ditindaklanjuti dalam kerangka penguatan daya saing daerah.