DPD RI

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota DPD RI dari Provinsi Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaja, sepakat dengan usulan pemberlakuan free trade zone (FTZ) menyeluruh di Kepulauan Riau (Kepri), bukan hanya di Batam saja.

BATAMTODAY.COM, Batam - Komite IV DPD RI berkomitmen untuk saling bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam meningkatkan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sektor penerimaan negara dari PNBP dapat digunakan sebagai modal dalam pembangunan daerah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono memimpin Delegasi DPD RI dalam pertemuan dengan Chinese People's Political Consultatives Conference (CPPCC/Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China) di Gedung CPPCC Beijing, Jumat (29/11/2019) lalu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Peraturan Menteri Nomor 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan, khususnya sektor pembantu rumah tangga di seluruh negara Timur Tengah, tampaknya tak mampu membendung pekerja migran Indonesia untuk mengadu nasib di Timur Tengah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI menilai promosi potensi daerah yang gencar di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) membuka peluang daerah di luar Jawa untuk menarik investasi dari dubai guna ikut serta terlibat dalam pembangunan di daerah.

BATAMTODAY.COM, Badung - DPD RI dan Kadin Indonesia menggelar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai sebagai upaya serius untuk antisipasi pelambatan ekonomi global dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan di sela-sela Rapimnas Kadin Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (29/11/2019).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dua senator atau anggota DPD RI berbicara soal daerah perbatasan dalam diskusi bertema 'Kompleksitas Daerah Perbatasan Beranda Indonesia?' di Media Center Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kekosongan blangko E-KTP yang terjadi di banyak daerah di Indonesia menjadi perhatian serius bagi Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI. Lantaran, permasalahan blangko kosong ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah terjadi dari awal E-KTP diterbitkan sekitar tahun 2012.