Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut baik ide pembentukan koalisi besar yang digagas oleh lima partai politik di parlemen.

BATAMTODAY.COM, Batam - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel Swissbell, Harbour Bay, Kota Batam. Bimtek ini dihadiri dan dibuka langsung Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dan beberapa komisionernya, Afifuddin, Julianto Sudrajat dan Idham Kholik.

Selain itu, turut hadir sebagai peserta kegiatan ratusan komisioner KPU Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Perppu Pemilu menjadi UU. Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (4/4/2023).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR yang beragendakan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Perppu Pemilu menjadi Undang-Undang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Lebih dari 80 jenderal atau perwira tinggi (Pati) purnawirawan TNI-Polri, mendatangi Cikeas Jawa Barat, untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sabtu(1/4/2023).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Para sahabat dan kolega terdekat siap menyambut bebasnya mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang diperkirakan pada 10 April 2023 mendatang dari Lembaga Pemasyarakat (LP) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - KPU RI menyatakan Partai Prima lolos verifikasi administrasi dan lanjut ke tahap verifikasi faktual. Merespons itu, Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono mengatakan pihaknya telah menyiapkan diri untuk verifikasi faktual.

BATANTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mendorong untuk mengaktifkan kembali kewenangan MPR RI, berupa Ketetapan (TAP) MPR RI. Hal itu dilakukan untuk mengurai problem konstitusional dan ketatanegaraan saat ini.