Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kemenko Polhukam Ajak Media Edukasi Masyarakat Berdemokrasi di Pilkada 2020

21-10-2020 | 12:36 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengajak kalangan media massa untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berdemokrasi, terutama pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.

"Agar Pilkada Serentak 2020 nanti hasilnya lebih berkualitas, kita perlu mendorong media massa untuk terus memberikan pemahaman tentang demokrasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat," kata Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo, secara daring, Rabu (21/10/2020).

Temu Tatap Muka Jadi Pelanggaran Terbanyak Selama Kampanye Pilkada 2020

17-10-2020 | 12:36 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 98 pelanggaran protokol kesehatan terjadi kurang dari sebulan sejak masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 resmi bergulir pada 26 September lalu.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Adwil Kemendagri) Safrizal dalam rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri di Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Fahri Sebut Omnibus Law Berasal dari China, tidak Cocok dengan Demokrasi di Indonesia

15-10-2020 | 08:36 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Gelombang penolakan rakyat terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Senin (5/10/2020) lalu, semakin membesar dari hari ke hari. Hal itu terlihat dari aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta kemarin, yang dihadiri jutaan massa.

Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah menilai UU Cipta Kerja tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merampas hak-hak individu, serta hak berserikat atau berkumpul dan memberikan kewenangan luar biasa kepada lahirnya kapitalisme baru.

UU Cipta Kerja Disahkan Secara Kilat, DPR Dinilai Masuk Perangkap 'Lingkaran Setan' Parpol

11-10-2020 | 15:04 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ini menilai DPR dan partai politik (parpol) tengah mengalami krisis besar, krisis kepercayaan yang sangat luar biasa pasca pengesahan Udang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja beberapa waktu lalu, sehingga menimbulkan aksi penolakan serentak dan menimbulkan kericuhan dimana-mana.

Jazuli Juwaei Beri Pembekalan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di Lemhanas

06-10-2020 | 13:08 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mendapat kehormatan memberi Pembekalan dan Pementapan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas RI) untuk para kepala daerah dan pimpinan DPRD, Selasa (6/10/2020).

Ahmad Syaiku Berterima Kasih kepada Sohibul Iman Dijadikan Presiden PKS

06-10-2020 | 08:52 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ahmad Syaikhu berterima kasih kepada Presiden PKS sebelumnya, Mohamad Sohibul Iman dan berbicara posisi partai saat ini, usai ditetapka sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Periode 2020-2025.

Majelis Syuro Tunjuk Ahmad Syaikhu sebagai Presiden PKS Periodee 2020-2020

06-10-2020 | 08:36 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru periode 2020-2025. Ahmad Syaikhu ditunjuk sebagai Presiden PKS menggantikan Mohamad Sohibul Iman. Sedangkan, Habib Aboe Bakar Alhabsyi sebagai Sekertaris Jendral menggantikan Mustafa Kamal. Adapun, Habib Salim Segaf Aljufrie terpilih lagi sebagai Ketua Majelis Syura (MS) PKS.

Bamsoet Sebut Peran TNI Dibutuhkan untuk Hadapi Pandemi Covid-19 dan Resesi Ekonomi

04-10-2020 | 16:04 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus meningkatkan produktivitas melalui sinergi dengan semua kekuatan masyarakat guna memutus rantai penularan Covid-19.

Peran TNI tak bisa dipisahkan, karena baik pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi 2020 tidak boleh mengganggu ketahanan dan stabilitas nasional.