BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait usulan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 kurang tegas.

Ia mengkritik Jokowi tidak menyampaikan pernyataan yang tegas seperti yang disampaikan saat merespons wacana perubahan masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode beberapa waktu lalu.

"Satu kalimat saja dari saya: kurang tegas pernyataan Presiden menolak perpanjangan atau penundaan pemilu ini. Beda dengan tiga periode kemarin yang sampai bawa-bawa 'menampar muka saya ini' dan lain-lain," kata Jansen saat dihubungi, Senin (7/3/2022).

• BACA JUGA: Usulkan Referendum Perpendek Jabatan Presiden, Syahganda: Sudah Cukup Pak Jokowi, Apa Lagi yang Kau Banggakan?

Ia mengajak publik untuk menolak semua dalih dan alasan yang digunakan dalam menggulirkan usul penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Jansen berkata, nafsu sejumlah pihak untuk berkuasa dengan merusak siklus penyelenggaraan pemilu yang telah berjalan pasca-era Reformasi berpotensi menjadi musibah bagi demokrasi dan perjalanan Indonesia di hari mendatang. Ia pun meminta, pihak-pihak tersebut segera sadar.

"Habis energi kita berputar-putar bahas hawa nafsu memperpanjang kekuasaan ini. Siklus pemilu reguler dan pergantian kekuasaan yang sudah terbukti berjalan baik 20 tahun terakhir ini malah mau kalian rusak," ujar Jansen.

"Nafsu kalian ini musibah bagi demokrasi dan perjalanan bangsa ini. Sadarlah," sambungnya.

• BACA JUGA: Jokowi Diminta Lebih Tegas Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden agar tak Ada Isu Penundaan Pemilu

Jokowi belum bersuara secara terbuka terkait usulan penundaan pemilu. Akhir pekan lalu dia hanya bicara kepada Harian Kompas soal sikapnya terhadap wacana tersebut. Jokowi menyatakan akan taat kepada konstitusi.

Tak ada sikap menolak secara tegas. Bahkan, Jokowi bilang usulan penundaan Pemilu 2024 bagian dari demokrasi.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," kata Jokowi.

"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," imbuhnya.

Usulan menunda pemilu awalnya dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dukungan itu kemudian disusul oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

• BACA JUGA: Jokowi Diingatkan, Penundaan Pemilu Bisa Jadi Skandal Politik yang akan Dicatat Sejarah

Namun, PKB terlihat berbalik arah pada akhir pekan lalu. Wasekjen PKB, Luqman Hakim, berharap para pemimpin bangsa segera menggelar forum satu meja untuk mengumumkan bahwa Pemilu 2024 tetap diselenggarakan pada 14 Februari.

Menurutnya, pemimpin bangsa atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam forum satu meja itu antara lain Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, pemimpin lembaga tinggi negara, pemimpin organisasi kemasyarakatan (ormas), perwakilan akademisi, parpol koalisi pendukung pemerintah, hingga pihak berkompeten lain.

Ia berkata, kepastian waktu penyelenggaraan pemilu sangat penting bagi masyarakat, partai politik, dan pemerintah, mengingat wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah menjadi perbincangan dan permasalahan nasional.

"Di dalam forum satu meja itulah diumumkan dua hal penting secara resmi, yakni pertama bahwa Pemilu 2024 tetap akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 14 Februari 2024," kata Luqman kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/3/2022).

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Yudha