Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Fraksi PKS DPR Undang Jusuf Kalla Bahas Demokrasi dan Kebangsaan

13-02-2021 | 08:04 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Fraksi PKS DPR meluncurkan program baru "Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan" pada hari ini Jum'at (12/2/2021) menghadirkan narasumber utama Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla dan Pakar Politik LIPI Siti Zuhro. Program ini diresmikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Saikhu.

Dalam Sistem Demokrasi, Parpol itu seperti 'Warung', Kalau Enak Masakannya Dinikmati

12-02-2021 | 08:04 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menganalogikan partai politik (parpol) dalam sistem demokrasi itu seperti sebuah warung makan. Jika masakannnya enak, maka akan dinikmati orang, warung tersebut akan terus berjalan. Sebaliknya, jika tidak enak maka wariug tersebut akan bangkrut dan bubar, orang tidak ada satu yang mampir untuk makan

Ada Intervensi Jokowi, GP-PPP Desak Soeharso Monoarfa Mundur

09-02-2021 | 17:12 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Gerakan Penyelamatan Partai Persatuan Pembangunan (GP-PPP) mendesak Ketua Umum DPP PPP terpilih pada Muktamar PPP Makassar, Sulawesi Selatan, Soeharso Monoarfa untuk mundur. Desakan itu karena proses pemilihan Ketua Umum DPP PPP berikut susunan pengurus DPP PPP tidak sesuai AD/ART Partai dan ada intervensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bawaslu Wacanakan Perpanjangan Masa Jabatan Panwascam di Kepri

09-02-2021 | 10:44 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau berpotensi memperpanjang masa kerja anggota panitia pengawas kecamatan, terutama yang berhubungan dengan gugatan pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Bawaslu Kepri, Indrawan mengatakan, masa jabatan Panwascam dapat diperpanjang satu bulan untuk kepentingan Pilkada, yang saat ini bergulir di MK.

KPU Karimun Siap Hadapi Sidang Gugatan PHP di MK

03-02-2021 | 19:20 WIB

BATAMTODAY.COM, Karimun - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun menyatakan siap menghadapi sidang gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK), yang digelar mulai Jumat (5/6/2021) mendatang.

Ketua KPU Kabupaten Karimun, Eko Purwandoko mengatakan, tak ada yang hal khusus mereka siapkan untuk menghadapi persidangan perselisihan hasil Pilkada Karimun 2020 yang diajukan pasangan calon Iskandarsyah-Anwar Abubakar (Bersinar) di MK.

Isu Kudeta Partai Demokrat, Pengurus DPD Kepri Tegaskan Solid Dukung AHY

02-02-2021 | 09:56 WIB

BATAMTODAY.COM, Bintan - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap upaya kudeta merebut partainya yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi itu, Ketua DPD Demokrat Kepri, Apri Sujadi menyatakan solid dan satu komando di bawah kepemimpinan AHY.

Jika Pemilu Digelar Hari Ini, Partai Demokrat Pepet Golkar dan PDI Perjuangan

01-02-2021 | 10:46 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia Development Monitoring (IDM) gelar jajak pendapat masyarakat Indonesia terkait dampak Covid terhadap kehidupan masyarakat dan Sikap dan opini Masyarakat di saat Covid terhadap Pemerintah dan Partai Partai Politik.

Inilah hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Development Monitoring setelah satu tahun pengaruh pandemik Covid 19 terhadap kehidupan sosial masyarakat, ekonomi masyarakat, sikap dan penilaian politik nasional akibat Covid serta penilaian masyarakat terhadap program program penanggulangan Covid dan dampaknya serta pelaksanaanya oleh pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin.

Partai Gelora Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen, Mahfuz: 4 Persen Saja tidak Mudah Dicapai

28-01-2021 | 08:04 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Draf revisi undang-undang (RUU) Pemilu dan Pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (Polegnas) prioritas DPR 2021 menyebutkan soal kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT) DPR RI menjadi 5 persen dari sebelumnya 4 persen.

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai kenaikan ambang batas parlemen dari 5 persen tersebut dinilai tidak tepat, karena akan merugikan suara partai baru & Partai lama.