Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Awal Oktober lalu, seorang ibu rumah tangga di Wonogiri, Jawa Tengah, nekat mengakhiri hidupnya karena tidak kuat diteror oleh pinjaman online (Pinjol). Kejadian itu hanyalah puncak gunung es dari keresahan warga negara atas maraknya Pinjol.

Presiden Joko Widodo pun sudah merespon keresahan ini. Selain menyerukan perlunya literasi keuangan dan digital, Presiden memerintahkan moratorium penerbitan izin fintech baru dan memberantas pinjol ilegal.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung meyakini Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bisa memenangkan kursi presiden di gelaran Pemilu 2024 mendatang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia saat ini membutuhkan reformasi ekonomi berskala besar yang sistemik dalam struktur perekonomian sekarang. Revolusi ekonomi tersebut, diperlukan untuk menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan dunia usaha dan kebangkrutan negara.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Bismar Arianto mendorong Pemilu 2024 berbasis digital untuk mengurangi energi penyelenggara pesta demokrasi tersebut.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Pertanian Bogor Prof. Didin Damanhuri menilai rencana hadirnya Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang hanya berbasis kepada visi presiden terpilih.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang kini menjadi Menteri Pertahanan akan mencalonkan diri di Pilpres 2024. Dia menargetkan perolehan suara Prabowo di Sulawesi Selatan (Sulsel) menang dengan persentase 65 persen.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus mendukung usulan pemerintah terkait jadwal pemilu serentak 15 Mei 2024. Guspardi mengatakan pemerintah mengusulkan Pemilu digelar tanggal 15 Mei 2024 karena khawatir adanya gejolak politik apabila Pilpres digelar di awal tahun, yaitu 21 Februari 2024 sesuai usulan KPU.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyebut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan Pemerintah dan DPR RI dalam Sidang Paripurna Kamis (7/10/2021) sebagai UU pro oligarki dan melindungi mafia pajak.

Juru Bicara PRIMA, Mesak Habari menegaskan, ketentuan perundang-undangan yang pro terhadap oligarki harus segera dihentikan, termasuk UU HPP ini.