Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Fraksi PKS DPR RI kembali menggelar Lomba Baca Kitab Kuning (LBKK) edisi ke-6 Tahun 2022. Acara yang digelar rutin dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional ini diawali dengan Webinar Nasional dengan tema 'Membumikan Kitab Kuning Sebagai Khazanah Intelektual Keislaman dan Kebangsaan' pada Selasa (25/10/2022).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta wakil kepala daerah menjaga hubungan yang harmonis dengan kepala daerah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji sosok Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai pemimpin yang memiliki jam terbang tinggi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi (Awiek) mengatakan, partainya masih menjajaki berbagai figur untuk diusung sebagai Capres. Namun kata, dia memang sebaiknya KIB mengusung Capres yang berasal dari internal koalisi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengharapkan gugatan sengketa proses Pemilu yang saat ini sedang pada tahap mediasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) berjalan dengan baik tanpa ada tekanan atau intervensi dari kekuatan politik manapun.

Bahkan, secara administratif persyaratan yang mereka siapkan dan unggah di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sudah lebih dari cukup.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP akan memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataannya yang siap jika ditugaskan sebagai calon presiden (capres). "Ganjar pun akan kami lakukan klarifikasi terkait pernyataannya," kata Hasto, Minggu (23/10/2022).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pengamat politik yang juga Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam, menegaskan bahwa keputusan siapa yang akan diusung sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden di PDI Perjuangan sepenuhnya berada ditangan Ketum Megawati Soekarnoputri.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dinilai telah melanggar asas keterbukaan dan akuntabilitas terkait penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam tahapan verifikasi admnistrasi partai politik menuju Pemilu 2024.