Nasional

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersikeras menganggap wajar aksi massa selama proses Pilpres 2019. Karenanya ia meminta aparat keamanan dan pihak lainnya, membiarkan saja kalau terjadi demonstrasi pada hari sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (27/6/2019) besok.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Seluruh Pejabat Komponen dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri melakukan kegiatan Konsinyering Penyusunan Program dan Anggaran dalam Usulan Pagu Indikatif Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020. Konsinyering dilakukan bersama Komisi II DPR RI di Hotel Millenium, Jakarta selama dua hari, yakni 25 hingga 26 Juni 2019.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memajukan sidang pleno pengucapan putusan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dari semula Jumat (28/6/2019) menjadi Kamis (27/6/2019) pukul 12.30 WIB.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, menyampaikan keterangan pers jelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi. Kuasa Hukum Pemohon (Prabowo-Sandi), yang terdiri dari Dr. Bambang Widjojanto.Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Teuku Nasrullah, S.H., M.H. TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M. Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D. Iskandar Sonhadji, S.H. Dorel Almir, S.H., M.Kn dan Zulfadli, S.H. menyampaikan tentang Prinsip For The Truth & Justice dan Kemuliaan MK Dipertaruhkan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Amnesty International Indonesia menyatakan Brimob Polri melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di area Smart Services Parking, Kampung Bali, Jakarta Pusat pada 23 Mei lalu. Video yang memperlihatkan penyiksaan oleh beberapa anggota Brimob terhadap seseorang di area itu sebelumnya viral di media sosial.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kalangan DPR tidak percaya penerapan aturan wajib membaca Al Quran bagi narapidana Islam pemicu kerusuhan di lapas seperti yang disampaikan Menkumham Yasonna H. Laoly.

BAAMTODAY.COM, Jakarta - Upaya untuk mengembalikan kewenangan MPR RI dalam membuat Ketetapan (Tap) dan menyusun haluan negara semacam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus dilakukan melalui Sidang Istimewa (SI) MPR dengan melakukan amandemen UUD 1945. Namun, MPR perlu mewaspadai 'penumpang gelap' yang memanfaatkan amandemen tersebut.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan berita bohong dan hoaks putusan MK atau Mahkamah Konstitusi untuk perkara sengketa pemilu.