Opini

Oleh David Falih Hansa

KEKHAWATIRAN tentang Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang mengancam kebebasan pers untuk berekspresi dan berpendapat dinilai kurang tepat. Pasalnya, Pers memiliki aturannya sendiri yakni UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Wartawan menjalankan tugasnya untuk menulis berita dan menyiarkannya pada masyarakat.

Oleh Hendry Ch Bangun

SEPULANG dari masjid sehabis salat subuh, berjalan kaki di keremangan yang sejuk, saya ditegur.

"Ngapain sih kamu jahil, mempersoalkan masalah Dewan Pers. Masamu sudah selesai."

Oleh Agus A. Apituley

PEMERINTAH telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap mampu menyempurnakan sistem pidana Indonesia. Pemberlakuan KUHP pun mulai berlaku setelah tiga tahun diundangkan, sehingga saat ini diperlukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.

Oleh Ananda Prameswari

PERAN strategis dari masyarakat dan juga para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga dibantu adanya program dari Pemerintah RI, seluruhnya terbukti sangat efektif untuk terus mendorong adanya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Oleh Dahlan Iskan

BULAN masih bulat, terutama di kala purnama. Seperti yang saya lihat dari halaman stadion Kanjuruhan kemarin malam.

Tapi kalau bebatuan di bulan itu ternyata mengandung asteroid yang terbaik, bisa jadi banyak yang akan punya perusahaan tambang di sana.

Oleh Dahla Iskan

"INDONESIA itu sudah seperti negerinya yang kedua," ujar sahabat Disway asal Malaysia.

Saya bertanya kepadanya: bagaimana bisa Anwar Ibrahim, perdana menteri Malaysia itu, berpidato dalam bahasa Indonesia yang begitu baik. Hampir tidak terasa logat Melayu-nya.

Oleh Dahlan Iskan

KENAPA pembunuh ini begitu sembrono. Padahal ia calon doktor kriminologi. Ia juga asisten dosen keadilan untuk pelaku kriminal.

Kenapa sampai ditemukan jejak yang begitu nyata: sarung pisaunya tertinggal di lokasi pembunuhan. Di dekat tempat tidur salah satu dari empat mahasiswa/wi yang dibunuh dengan pisau itu (Disway 2 Januari 2023: Ilmu Hukum).

Oleh Hendry Ch Bangun

SELAMA ini Dewan Pers melakukan edukasi, diseminasi, sosialiasi ke seluruh masyarakat pers untuk mematuhi dan menjalankan aturan-aturan terkait pers yang berlaku.

Dewan Pers yang eksistensinya disebutkan di Pasal 15 Undang-Undang No.40 tentang Pers tahun 1999 adalah satu-satunya Undang-Undang di Republik Indonesia yang diatur tidak memiliki turunan berupa Peraturan Pemerintah, Keppres, Keputusan Menteri, atau apapun, karena belajar dari Orde Baru.