Opini

Oleh Alfonsius Ladi Ola

BELUM lama ini, kita dijejali berbagai simpang siur informasi mengenai program reformasi agraria dengan program pembagian setrifikat tanah oleh pemerintahan Jokowi-Jk, yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai upaya menipu masyarakat. Sebelum memberikan sikap atas persoalan ini seyogyanya kita harus mengetahui program agraria ini.

Oleh Sulaiman Rahmat

PILKADA serentak yang akan dilakukan Juni 2018 mendatang menjadi pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Setiap daerah tentunya sudah memiliki calon Kepala Daerah nya masung-masing.

Oleh Stevanus Sulu

TAK terasa Pilkada 2018 akan datang, sebuah pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah-Daerah di Indonesia akan dimulai. Baik tua maupun muda semuanya masyarakat Indonesia menanti dengan tidak sabar dan berharap untuk bisa mendapatkan pemimpin daerahnya masing-masing.

Oleh: Bambang Soesatyo)*

PEMILIHAN UMUM kepala daerah (Pilkada) secara langsung sebenarnya sudah ideal karena dia menjadi wujud nyata kedaulatan rakyat. Namun Sayang, kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya belum dilengkapi pola atau mekanisme penyaringan yang ideal.

Akibatnya, Pilkada di banyak daerah gagal menghadirkan sosok pemimpin yang punya kompetensi, kredibilitas dan berintegritas. Bahkan praktik money politik atau politik transaksional makin masif dan gesekan antar kelompok, keluarga ataupun individu diakar rumput semakin mengkhawatirkan.

Oleh Alifuddin

BELAKANGAN ini, publik diramaikan dengan perdebatan soal pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi. Sebagaimana yang diberitakan, Pak Jokowi dituding melakukan "pengibulan" terkait bagi-bagi sertifikat tanah tersebut. Salah seorang anggota DPR RI dari Fraksi PAN mengatakan bahwa dari data Bank Dunia, 74% lahan Indonesia dikuasai oleh segelintir orang saja.

Oleh Hendra Satriawan

PROGRAM bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi menuai kritik dari beberapa pihak. Salah satu yang ramai dibahas oleh publik adalah terkait pernyataan politisi senior Partai Amanat Nasion (PAN) mengatakan 74% tanah Indonesia dikuasai oleh segelintir orang saja. Menaanggapi polemik tersebut, penting bagi kita untuk memahami secara detail data dan fakta yang sebenarnya.

Oleh: Hendrajit)*

KONTROVERSI baca puisi Ibu Indonesia oleh Mbak Sukma sontak membawa saya ke massa silam. Ketika bapaknya, Bung Karno remaja mondok di rumah bapak HOS Cokroaminoto. Tokoh sentral Sarikat Islam.

Oleh Ricky Rinaldi

MENURUT data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Indonesia saat ini memiliki total luas daratan mencapai 190.456.900 ha. Sebanyak 120.743.441,71 ha atau setara 63,5% merupakan kawasan hutan.