Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

FSPMI Sesalkan Ketidakhadiran Apindo
Oleh : Yoseph Pencawan
Kamis | 01-12-2011 | 19:08 WIB

BATAM, batamtoday - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyesalkan ketidak hadiran Apindo dalam pertemuan dengan Walikota Batam dan Kapolresta Barelang terkait dengan UMK Batam 2012.

Yoni Mulyo Widodo, Ketua Pengurus Cabang (PC) SPMI Kota Batam mengungkapkan kekecewaan atas tidak lengkapnya kehadiran pihak-pihak yang terkait langsung dengan UMK Batam 2012, khususnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

"Kami menyesalkan Apindo tidak hadir dalam rapat tadi," ujarnya hari ini, Kamis (1/12/2011).

Seperti diketahui, Walikota Batam dan Kapolresta Barelang mengundang para pimpinan serikat pekerja dan Apindo Batam untuk melakukan pertemuan terkait penolakan buruh terhadap UMK Batam 2012 sebesar Rp1.310.000 yang sudah ditetapkan Gubernur kepri Muhammad Sani dan rencana demonstrasi buruh atas penolakan tersebut.

Adapun pertemuan itu dilaksanakan di aula lantai 5 Gedung Graha Kepri, Batam Center, dari pukul 10.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 12.00 WIB.

Dari daftar hadir yang diedarkan oleh pihak Sekretariat Daerah Pemprov Kepri, tidak ada satupun peserta rapat yang mengatasnamakan Apindo Batam.

Dari pengamatan di lokasi rapat, batamtoday juga tidak melihat satupun pimpinan Apindo Batam atau para utusan Apindo yang biasanya hadir dalam perundingan-perundingan tripartit.

Yoni menilai, ketidak hadiran Apindo tersebut sangat mengecewakan para pimpinan serikat pekerja dan buruh yang hadir dalam pertemuan.

Padahal pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Batam, Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kapolresta Barelang serta para kepala dinas yang terkait UMK dan keamanan kota ini.

Begitupun dari pihak pekerja, dihadiri oleh para pimpinan serikat pekerja dan buruh yang kompeten dengan UMK dan memegang kebijakan organisasinya masing-masing.

Dia meyakini pertemuan itu dilaksanakan dengan niat yang baik dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan kisruh yang terjadi dalam pembahasan dan penetapan UMK Batam 2012.

"Sekarang kita bisa melihat siapa sebenarnya yang tidak punya niat baik untuk menyelesaikan masalah dalam membangun Batam," tandasnya.