BATAMTODAY.COM, Batam - Komisi II DPRD Batam mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) membahas imbas kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang baru-baru ini diberlakukan di Kota Batam, Senin (25/9/2017) siang.

Dalam RDP tersebut, turut hadir perwakilan b'right PLN Batam, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Batam.

Ketua Komisi II DPRD Batam, Edward Brando mengatakan RDP ini dilakukan untuk mendorong BP2RD Kota Batam bisa menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU).

Pasalnya, kenaikan tarif PLN Batam ini akan memberikan dampak terhadap kenaikan pendapatan Pemko Batam. Namun di sisi lain juga mempengaruhi terhadap pertumbunan ekonomi masyarakat yang saat ini masih belum membaik.

"Kami bukanya setuju dengan kenaikan tarif listrik, tetapi semua kebijakan itu di tanggan Gubernur dan DPRD Kepri. Namun, kebijakan ini menyangkut masyarakat Batam yang telah memilih kami menjadi anggota DPRD Batan," ujarnya.

Kenaikan tarif listrik sumbang inflasi 1,2 persen

Sementara, Kepala BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra mengakui kenaikan tarif listrik memberiakn dampak terhadap pada bertumbuhan angka inflasi di Batam. Saat ini tarif PLN Batam penyumbang inflasi sekitar 1,2 persen, sehingga dengan adanya kenaikan nanti dipastiakan akan menambah presentasi penyumbang inflasi.

"Saat ini PLN menyumbang inflasi sekitar 1,2 persen. Anggka ini akan terus naik seiringnya penyesuaian tarif listrik," ujar Gusti Raizal Eka Putra dalam RDP tersebut.

Meski kenaikan tarif listrik akan disesuaikan secara bertahap, tetap akan berimbas pada keterpuruknya ekonomi di Batam. Ia berharap semua unsur bersinergi dalam mencari solusi mengatasi keterpurukan masyarakat Batam.

"Daripada harus saling menyalahkan satu sama lain, lebih baik mencari solusinya. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah (TPID) Batam maupun Kepri," ujarnya.

Tarif listrik terpaksa naik untuk menutupi biaya operasional

Head Of Commercial Bright PLN Batam, Solider Sinaga yang turut hadir menjelaskan kenaikan tarif tidak bisa dihindari karena beban biaya operasional yang sangat tinggi.

Proses pengajuan kenaikan dilakukan sejak awal tahun 2017 tapi beberapa waktu lalu baru disetujui oleh Gubernur. Untuk pemadaman terpaksa harus dilakukan untuk keberlangsungan listrik di Batam

"Pemadaman bukan teror atau ancaman, ini menyangkut keberlangsungan arus listrik ke mayarakat. Bisa saja kita hidupkan dengan tarif normal (tanpa naik), tetapi 3 bulan listrik di Batam mati. Ini yang kita antisipasi keberlangsungan listrik di Batam harus dijaga," bebernya.

Editor: Gokli