Menyaksikan Ekonomi Batam Menuju Kebangkrutan (Bagian-7)

Resep 'Rajawali Kepret' Gairahkan Investasi Batam

DUA tahun ini, angka investasi Batam terjun bebas. Belum ada tanda-tanda bakal bergerak lagi. Apa resep mantan Menko Perekonomian era Presiden Jokowi, Rizal Ramli untuk menggerakkannya kembali? Berikut paparan sang 'Rajawali Kepret' itu menjawab wartawan BATAMTODAY.COM, Saibansah di Surabaya pekan lalu.

Sebelum menjawab pertanyaan mendasar BATAMTODAY.COM, apa resep jitu untuk mengembalikan Batam menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi Indonesia wilayah timur, seperti saat sebelum Badan Pengusahaan (BP) Batam dipimpin oleh Hatanto Reksodipoetro, Rizal Ramli mengungkapkan pengalamannya menggerakkan ekonomi di Sabang Aceh.

"Rakyat Aceh sudah banyak menyumbang republik ini sejak sebelum Indonesia merdeka, mengapa setelah kita merdeka tidak memberi sedikit kesenangan untuk rakyat Aceh," ujar Rizal Ramli.

Dan kesenangan yang diberikan oleh pemerintah itu adalah, izin impor mobil bekas yang hanya dapat digunakan di Sabang saja. Dengan masuknya mobil impor dan murah itu, pertumbuhan ekonomi di Sabang bergerak positif dan masyarakat Aceh pun senang.

Tapi, lanjut mantan menteri kabinet Presiden Jokowi yang kritis itu, saya juga heran melihat Batam sekarang ini. Kok bisa seperti ini. "Pemerintah harus jelas, sebaiknya kembali ke sistem otorita," tegasnya.

Bahwa ada ekses, tambah Rizal Ramli, sebaiknya diperbaiki yang ada. Misalnya, soal hubungan antara BP Batam dengan Pemko Batam. Bukan membentuk badan baru. Inilah yang salah pemerintah sekarang ini dalam mengelola Batam.

Untuk itu, pemerintah pusat harus cepat mengambil langkah-langkah pengembalian terhadap kebijakan dan pembagian wewenang pemerintahan di Batam.

• Baca juga: Anomali Investasi dan Kesuksesan Hatanto Membunuh Harapan

"Kembalikan BP Batam seperti dulu, sehingga tidak terjadi gesekan dan tumpangtindih kebijakan, sehingga pengusaha dan investor tidak bingung dan mendapat kepastian hukum yang jelas," katanya.

Dipaparkan Rizal Ramli, jika pemerintah ingin mewujudkan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) di Batam, sebaiknya dibikin di daerah yang khusus dan belum banyak penghuninya.

"Jadikan Barelang sebagai kawasan KEK, wilayahnya luas, kondisinya pun masih alami, sehingga lebih gampang ditata, jangan di Batamnya, karena pasti akan bersinggungan dengan Pemerintahan Kota Batam," kata Rizal Ramli.

Untuk itu, Pemimpin BP Batam harus mampu bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan Wali Kota Batam dan Gubernur Kepri, sehingga bisa menjalankan kebijakan pemerintah pusat dengan baik dan benar. "Bukan malah bertolakbelakang, itu sudah tidak benar namanya," tegas Rizal Ramli.

Editor: Gokli

---