Presiden Jokowi Ralat Gagasannya

Fahri Minta Polemik Penggunaan Dana Haji Dihentikan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan, bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meralat gagasannya soal penggunaan dana haji untuk infrastruktur. Karena itu, dia mengajak semua pihak untuk menghentikan polemik terkait wacana tersebut.

"Pak Jokowi sudah meralat ucapannya, maka mari akhiri polemik itu dan kita mulai masukan usulan kepada Badan pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru terbentuk, karena ada banyak masalah dalam penyelenggaraan haji sejak hulu sampai hilir," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/7/2017).

Dia menyampaikan usulan ini, karena melihat fase persiapan yang tidak sempurna, mulai soal manasik yang belum maksimal, terutama bagi yang baru pertama kali bepergian ke luar negeri, sampai soal usia jamaah yang terlalu tua karena terlalu lama menabung.

"Begitu pula di sisi hilir. Ada banyak masalah mulai soal penginapan, makanan dan kesehatan yang fasilitas tersedianya masih belum ideal dan memadai," tutur Ketua Tim Haji DRR RI itu.

Di luar itu, Indonesia sebagai konsumen haji dan umroh terbesar di dunia, tambah Pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kokesra) itu, harusnya tidak saja berpikir sebagai konsumen, tetapi sebagai penyelenggara. Oleh karena itu, BPKH seharusnya langsung memikirkan hal besar yang terkumpul dari para jamaah haji itu untuk kepentingan perbaikan penyelenggaraan haji.

"Dan bukan untuk kepentingan lain terlebih dahulu. Sehingga, jika ada sisanya barulah nanti bisa dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

• Baca juga: Berniat Investasikan Dana Haji untuk Infrastruktur, Jokowi Dinilai Langgar UU

Terakhir Fahri menyebutkan ada banyak yang bisa dilakukan Indonesia jika berpikir sebagai pemain dalam industri haji dan umrah. Mulai sektor jasa sampai produk dan infrastruktur haji dengan penghasilan yang menggiurkan.

"Itulah yang seharusnya dipikirkan sekarang. Sehingga, hasil dari investasi selanjutnya tetap diarahkan untuk menyempurnakan penyelenggaraan haji di masa yang akan datang. Sebab bagaimanapun dana itu adalah dana ibadah," pungkasnya.

Sebelumnya, usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017) lalu, Presiden Jokowi menyampaikan keinginya agar dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa investasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Wacana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu pun menuai pro dan kontra, sehingga menimbulkan polemik dikalangan masyarakat. Apalagi, Presiden tidak menyebutkan secara detail mekanismenya seperti apa.

Editor: Surya

---