BATAMTODAY.COM, Islamabad - Perdana Menteri (PM) Pakistan, Nawaz Sharif, mengundurkan diri setelah didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung (MA) terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan keluarganya.

Dalam putusannya, Jumat (28/7/2017), salah satu hakim MA, Ejaz Afzal Khan, mengatakan PM Sharif tidak lagi "memenuhi syarat sebagai anggota parlemen yang jujur".

"Menyusul putusan itu, Nawaz Sharif telah mengundurkan sebagai perdana menteri," kata seorang juru bicara Nawaz Sharif dalam pernyataan yang dikeluarkan, Jumat (28/7/2017).

Putusan MA ini diambil terkait dengan penyelidikan tentang harta kekayaan keluarga Sharif menyusul tuduhan yang muncul dalam bocoran dokumen dari jasa firma Panama, Mossack Fonseca, yang kemudian dikenal dengan Panama Papers pada 2016.

Dalam dokumen itu disebutkan bahwa tiga dari anak Sharif mempunyai perusahaan offshore di negara-negara bebas pajak dan membeli sejumlah properti mahal di London.

Sharif dan anggota keluarganya berkali-kali mengaku tidak melakukan kesalahan.

MA merekomendasikan agar kasus korupsi terhadap sejumlah individu dilanjutkan, termasuk Sharif dan putrinya Maryam, suami Maryam Safdar, dan Menteri Keuangan Ishaq Dar.

Keamanan di ibu kota Pakistan, Islamabad, diperketat. Puluhan ribu polisi dan tentara disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan kerusuhan.

Sharif, yang menjabat sebagai PM tiga kali, hampir saja menjadi PM pertama Pakistan yang berhasil merampungkan masa jabatan secara penuh.

Ia menjadi PM mulai dari November 1990 hingga Juli 1993 dan mulai Februari 1997 sampai dilengserkan melalui kudeta tak berdarah pada Oktober 1999.

Sejauh ini belum jelas siapa yang akan menggantikan Sharif, tetapi saudaranya Shehbaz, yang menjabat sebagai Menteri Besar Punjab, disebut-sebut sebagai calon kuat penggantinya.

Dokumen Panama Papers mengungkap banyak pemimpin dan pejabat tinggi dunia yang menggunakan jasa firma Mossack Fonseca.

Sebagian di antara mereka yang namanya tercantum di dokumen ini langsung mengundurkan diri, termasuk PM Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson.

Beberapa pejabat Indonesia juga disebut dalam Panama Papers, di antaranya mantan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, Sandiaga Uno yang kini menjadi wakil gubernur terpilih DKI Jakarta.

Sumber: BBC Indonesia
Editor: Udin