Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Meski Gambar Dibakar dan Disebut PKI

Sani Takkan Tuntut dan Tetap Perjuangan Pulau Berhala
Oleh : Charles/Dodo
Kamis | 10-11-2011 | 16:21 WIB
Gubernur_Kepri_HM.Sani.JPG Honda-Batam

Gubernur Kepri HM.Sani

TANJUNGPINANG, batamtoday - Menanggapi aksi demo yang membakar foto dan menyebutnya 'PKI' oleh sekelompok orang yang mengaku mahasiswa Jambi di Jakarta, Gubernur Provinsi Kepri HM. Sani mengaku tidak akan menuntut atau membalas. Tetapi, untuk Pulau Berhala, dia menyatakan akan tetap berjuang.

"Secara pribadi, saya tidak akan membalas, adanya aksi pembakaran dan yang menyebut saya 'PKI', tetapi buat Pulau Berhala saya akan tetap berjuang," kata Sani pada wartawan di Tanjungpinang, Kamis (10/11/2011).

Sani juga mengingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi dengan situasi yang dapat merugikan diri dan Provinsi Kepri sendiri, terkait permasalahan Pulau Berhala.

"Saya sangat berterimakasih atas seluruh dukungan elemen masyarakat mengenai Berhala. Namun saya juga harus mengingatakan, agar kita jangan sampai terprovokasi, hingga melakukan hal-hal yang merugikan diri dan daerah kita sendiri," ujarnya mewanti-wanti.

Menanggapi pernyataan sikap Aliansi Pemuda Kepulauaan Riau yang mendesak dirinya selaku gubernur untuk segera menyurati DPRD Provinsi kepri agar mem-Paripurna-kan penolakan Permendagri nomor 44 tahun 2011, Sani mengatakan kalau hal itu tidak perlu, mengingat saat ini tim kuasa hukum yang dibentuk Provinsi Kepri akan segera memasukan gugatan materil atas Permendagri tersebut.

"Saya rasa, kalau hal itu tidak perlu lagi, karena DPRD dan tim kuasa hukum kita  saat ini sudah menyusun dan sedang memfinalkan materi gugatan yang akan diajukan," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dan pemuda, yang mengaku dari Aliansi Pemuda Kepulauaan Riau, menggelar aksi demo di Taman Makam Pahlawan Km 5, Tanjung pinang.

Dalam tuntutanya, aliansi yang dikomandoai Basruddin Idris dari BP3KR, Laode Kamaruddin dari LSM Geram Kepri serta Forum Mahasiswa Singkep dan Lingga, menyatakan kalau hingga saat ini DPRD Provinsi Kepri tidak memiliki perhatian dan kerja terhadap permasalahaan Pulau Berhala.