Tak Ada Peningkatan dan Percepatan

Komisi VI DPR Pertanyakan Target Pendapatan BP Batam pada 2018

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi VI DPR mempertanyakan target penerimaan Badan Pengusahaan (BP) Batam pada 2018 sebesar Rp 1,5 triliun yang tidak terlalu tinggi dan cenderung melambat dalam penerimaan pendapatan. Padahal bisa dilakukan percepatan dan peningkatan pendapatan, karena pendapatannya bersumber dari PNBP bukan APBN.

"Itu targetkan dari target PNBP 2017, tapi untuk 2018 kok masih sama, seharusnya melampaui target. Kan pendapatan BP Batam hanya bersumber dari PNBP, bukan APBN seperti kementerian atau lembaga lain. Jadi pendapatan ini milik sendiri, kenapa tidak melampaui target dan percepatan pendapatan," kata Asril, Anggota Komisi VI DPR saat rapat kerja dengan BP Batam di Gedung DPR, Senin (10/7/2017).

Dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Inas Nasullah Zubir membahas RKP 2018, RKAKL 2017, Laporan Keuangan 2017 dan DIPA BP Batam 2017 itu, BP Batam mengajukan Pagu Anggaran 2018 sebesar Rp 1.682.014.020 dengan target pendapatan sebesar Rp 1,5 triliun sama dengan target ada 2017. Selain itu, BP Batam menetapkan target pertumbuhan sebesar 11 persen pada 2018 lebih tinggi dari target perumbuhan pada 2017 sebesar 7 persen.

Asril menegaskan, karena sumber pendapatan berasal dari PNBP, seharusnya target pendapatan pada semester pertama tercapai dan pada semester kedua ada peningkatan jumlah pendapatan yang melampaui target yang ditetapkan.

"Kita menilai BP Batam kurang greget dalam menarik investasi, karena pendapatannya berasal dari PNBP harus melampaui target dan percepatan pendapatan," katanya.

Sedangkan Anggota Komisi VI DPR lainnya, Saragih menilai BP Batam belum bersinergi dengan pemerintah daerah, baik itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Kota (Pemko) Batam, sehingga investasi di Batam banyak terkendala.

"Jadi jangan hanya menonjolkan dapat WTP saja, itu hanya masalah administrasi saja. Tapi bagaimana hubungan dengan pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kota. Saya yakin masih ada sesuatu yang mengganjal saat ini," kata Saragih.

Menurutnya, paling tidak BP Batam berkoordinasi dengan Pemko Batam karena wilayah kerja BP Batam secara administratif berada di kewenangan Pemko Batam, sehingga investasi di Batam bisa dimajukan, tidak seperti sekarang tumpang tindih kewenangan.

"Pemko Batam yang memiliki wilayah, sedangkan BP Batam kerjanya hanya ditugasi untuk memajukan investasi, sehingga diperlukan koordinasi," katanya.

Anggota Komisi VI Lili Asjudiredja menambahkan, BP Batam harusnya lebih proaktif dalam menarik investasi, terutama dengan negara tetangga Singaura yang jaraknya tidak sampai 20 km dari Batam.

"Untuk meningkatkan investasi di Batam, BP Batam saya kira bisa lebih proaktif lagi bekerjasama dengan Singapura. Itu jaraknya tak sampai 20 km, dekat sekali dengan Batam. Saya kira lebih proaktif lagi agar investasi di Batam lebih meningkat lagi," kata Lili.

Menanggapi hal itu, Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro mengatakan, BP Batam telah membuat rencana kerja untuk meningkatkan jumlah pendapatan dan investasi yang masuk, antara lain peningkatan infastruktur dengan anggaran Rp 1,36 triliun.

"Angka pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2017 ini saja di angka 7,5 persen, bukan 3,4 persen seperti yang dilaporkan Bank Indonesia. Makanya tahun 2018 kita harapkan ekonomi Batam tumbuh 11 persen," kata Hatanto.

Sedangkan mengenai pendapatan, Hatanto mengaku mengalami banyak kendala untuk meningkatkan pendapatan melalui aset-aset yang ada, sehingga pendapatan yang dicapai tidak terlalu tinggi.

"Harapan kami dari lahan, tapi lahan sudah tidak ada. Sehingga upaya untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan UWTO, tetapi itu berbuah protes, maka pajaknya kita turunkan lagi. Kita lagi meningkatkan pendapatan dari sektor pelabuhan yang sudah mulai kelihatan ada peningkatan sebesar 20 persen," kilah Hatanto.

Editor: Surya

---