Reses Herlini Amran di Kabupaten Lingga

LINGGA, batamtoday - Dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan harmonisasi dan penyelarasan tujuan antara pemerintah dan masyarakat untuk seterusnya saling bahu membahu secara konsisten dan berkemajuan.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau Herlini Amran saat melaksanakan reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) Propinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/11/2011).

Reses masa sidang ke-1 tahun 2011-2012 ini dilakukan di Lingga untuk kedua kalinya dari lima kali kunjunganya ke Kabupaten Lingga yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus untuk menggali berbagai permasalahan yang sedang berkembang didaerah sehingga dapat berkontribusi di dalam mencari solusinya. 

Herlini memaklumi bahwa sebagai kabupaten baru, banyak tantangan harus dihadapi dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik. Salah satu permasalahan utama di Kabupaten Lingga adalah masih banyaknya jumlah penduduk miskin. 

Data sensus tahun 2010 yang menyebutkan bahwa secara presentase, penduduk miskin di Kepri tertinggi berada di Kabupaten Lingga yakni sebesar 16,56 persen dari jumlah penduduk 86.239 jiwa. Bahkan tahun 2011 ini seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Lingga mencapai 100.202 jiwa, jumlah masyarakat miskin mencapai 20 persen atau 6.810 KK. 

Menyikapi persoalan, Anggota Komisi VIII DPR RI ini optimis Pemerintah bisa mengatasi persoalan dengan dengan bahu membahu dengan masyarakat di dalam mengembangkan potensi sumberdaya lokal. 

“Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berkontribusi dalam membangun kesejahteraan. Begitu juga masyarakat, mereka bisa berperan di dalam mempercepat proses pembangunan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya lokal yang ada," tambah legislator asal Partai Keadilan Sejahtera ini. 

Herlini menambahkan berbagai program yang dikreasi masyarakat juga bisa dikembangkan dengan mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui anggaran bantuan sosial (bansos) baik melalui APBD maupun APBN. 

"Masyarakat bisa proaktif untuk mengembangkan program-program yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan," tandas Herlini.