Dianggap Melanggar Kode Etik

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepri (BP3KR) melaporkan tiga anggota DPRD Kepri ke Badan Kehormatan (BK). Ketiganya adalah Asmin Patros, Sukri Fachrial dan Taba Iskandar.

Ketiga anggota DPRD Kepri itu dilaporkan karena dianggap berhianat dan mengingkari sumpah jabatan sebagai perwakilan rakyat, yang akan mensejahterahkan rakyat selama lima tahun menjabat. Namun, ketiganya bergabung dan mendeklarasikan diri masuk dalam Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang (BP3KB) pada Minggu (11/6/2017).

"Sesuai dengan sumpah jabatanya, anggota DPRD itu telah bersumpah untuk menjabat selama 5 tahun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Provinsi Kepri dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kepri. Kenapa saat ini mereka malah mendeklarasikan diri untuk membentuk provinsi sendiri?" ujar Ketua BP3KR Huzrin Hood, di Tanjungpinang, Rabu (14/6/2017).

Huzrin juga mengatakan, seharusnya provinsi yang dibentuk itu tidak boleh memiskinkan provinsi induk dan tatakrama di Bumi Melayu. Mereka juga harus menghormati para tetua dan tokoh-tokoh yang ada, seperti LAM, pemuka adat serta pemuka agama lainya, hingga tidak terkesan sesuka hati mereka.

Ditanya mengenai alasan BP3KB, yang menyatakan untuk melepaskan Batam dari keterpurukan ekonomi saat ini, Huzrin malah bertanya balik, "Memajukan ekonomi yang bagaimana..?"

"Gerakan yang dilakukan saat ini, hanya untuk pemenuhan hasrat dan kepetingan politik sekelompok elit di Batam, yang ingin jadi gubernur," tegas Huzrin.

• Baca: Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang Dideklarasikan

Perlu diperhitungkan, tambah Huzrin, dalam sebuah provinsi, untuk membayar belanja gaji anggota DPRD dan gubernur bersama ASN akan memakan dana APBN dan APBD hingga triliunan rupiah. Belum lagi dana APBD yang habis terkuras untuk kepentingan politik dan kepntingan oknum tertentu.

"Saya berharap, para elit khususnya anggota DPRD yang sudah menghianati Provinsi Kepri ini, kembali kejalan yang benar. Karena mereka sudah didanai dan dibesarkan, dapat jabatan, tapi malah menghianati Perjuangan Provinsi Kepri," ujarnya.

Selain itu, tambah Huzrin, sebagian besar masyarakat Batam, tidak mendukung upaya pemisahan dan penghianatan yang dilakukan para elit dan oknum anggota DPRD Kepri ini. Dan atas laporan yang di buat BP3KR ke BK-DPRD, Huzrin Hood mengharapkan, dapat ditindak lanjuti dan dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah oknum anggota DPRD Kepri yang dianggapnya penghianat tersebut.

"Jika laporan dugaan pelanggaran etik tiga oknum anggota DPRD Kepri ini tidak direspon dan ditanggapi BK, masyarakat Kepri akan melakukan demo dan mengepung kantor DPRD Kepri," sebut Huzrin.

Selain BP3KR, sebelumnya Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun juga secara tegas menolak adanya upaya pemisahan dan pembentukan provinsi khusus Barelang. Hal yang sama juga disampaikan Ketua LAM Kepri H. Abdul Razak dan sejumlah tokoh masyarakat lainya di Kepri.

Editor: Gokli