BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyakini, rating layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat membuat Indonesia berpeluang menggaet investasi yang berasal dari dana pensiun yang ada di Jepang dan Eropa.

"Mereka (Jepang dan Eropa) tidak pernah mau (investasi) kalau belum full investment grade. Tapi, ambil dananya tidak perlu yang meledak-ledak begitu, yang penting stabil makanya perlu waktu," ucap Darmin di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (7/6/2017).

Bersamaan dengan potensi tersebut, pemerintah juga akan merilis Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi yen Jepang atau samurai bonds dengan nilai mencapai 100 miliar yen atau sekitar Rp12 triliun (berdasarkan kurs rupiah Rp120 per yen), pada 8 Juni. Namun, Darmin menyebutkan, penerbitan samurai bonds tersebut bukan awal investasi.

Pasalnya, penerbitan samurai bonds tersebut diperuntukkan untuk menutup kekurangan penerimaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

"Itu aspek lain lagi, itu aspek untuk memperkuat APBN, neraca pembayaran, lebih ke situ," katanya.

Kendati tak terburu-buru, Darmin menilai aliran investasi tersebut tetap bisa masuk ke Indonesia dan membuat target pertumbuhan indikator investasi yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018 sebesar 8,0 persen di tahun depan dapat tercapai.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga telah mengatur strategi untuk menggenjot investasi, yaitu peningkatan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) dan tata niaga di sektor pelabuhan yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi ke-15.

Untuk EoDB, pemerintah ingin melewati peringkat kemudahan berusaha yang dimiliki oleh sejumlah negara tetangga, misalnya Malaysia, Vietnam, dan Thailand serta di tahun 2019 mendatang diharapkan mampu masuk dalam 40 besar.

"Masa Vietnam lebih bagus? Lalu, Malaysia sudah jauh ranking-nya 20 berapa, Thailand peringkat 40 berapa. Vietnam 80 sekian. Nah, jangan jauh dong," imbuh Darmin.

Adapun untuk EoDB, hasil survei dari Bank Dunia terhadap kemudahan berusaha di Indonesia baru akan selesai pada Juni nanti. Lalu, diproses pada Agustus dan hasilnya keluar pada Oktober mendatang.

Survei Lain

Sementara itu, Darmin mengaku belum mengkaji hasil survei dari World Economic Forum (WEF) yang menyebutkan bahwa ada penurunan daya saing Indonesia dibandingkan negara lain, yakni dari peringkat 39 menjadi 41.

"Ranking yang dibuat dari World Economic Forum, terus terang kita belum sempat sentuh karena dia agak makro dengan EoDB yang betul-betul soal perizinan, proses," kata Darmin.

Namun, Darmin memastikan, usai EoDB, pemerintah akan segera merampungkan kajian untuk memperbaiki rating daya saing Indonesia menurut WEF agar bisa menjadi sentimen positif dalam melancarkan aliran investasi.

"Kalau itu, kita belum sempat, mungkin baru tahun depan ya," pungkasnya.

Sumber: CNNIndonesia
Editor: Gokli