BATAMTODAY.COM, Batam - Dasar dari kebijakan yang diambil Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menghentikan sementara pengoperasian jasa transportasi online seperti gojek dan wakjek, bertujuan untuk menjaga tidak terjadinya pergesekan dengan ojek pangkalan (opang).

Hal itu disebutkan Kadishub Batam, Yusfa Hendri, usai melakukan pertemuan di Mapolresta Barelang, Jumat (2/6/2017).

Dijelaskan, permasalahan ini, sebenarnya terjadi karena tidak adanya kesepahaman di lapangan. Masuknya jasa online itu menimbulkan atau mengganggu mata pencaharian ojek pangkalan, seperti pendapatan berkurang, serta lainnya.

"Kondisi ini menimbulkan aksi protes dari opang dan dikhawatirkan nantinya terjadi aksi-aksi lain di lapangan, seperti yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Karena itu, kita mengambil kebijakan dengan mengeluarkan surat agar ojek online menghentikan operasinya sementara," ungkap Yusfa.

Menurut Yusfa, pihaknya memiliki wewenang untuk mengatur operasi jasa transportasi kendaraan roda empat dan roda dua. Sejauh ini, aturan yang ada, baru hanya untuk kendaraan roda empat, sementara roda dua belum memikiki aturan.

"Meskipun tidak ada aturan, tapi saat ini ada masalah di lapangan yang harus diselesaikan. Tentunya, kami tidak bisa hanya diam tanpa mencarikan solusi. Hal inilah yang menimbulkan masalah. Sebab, tidak adanya penyesuaian tarif, sehingga menimbulkan gejolak," paparnya.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, juga tidak bisa diambil oleh Dishub sendiri. Melainkan, harus melibatkan semua pihak yang terkait. "Sekarang ini kita memfasilitasi bersama Kapolresta Barelang untuk mencarikan solusi jangka pendek dan jangka panjangnya," terang Yusfa.

Sebelumnya, permasalahan yang terjadi antara ojek pangkalan dengan ojek online, baik gojek maupun wakjek, berujung pada pertemuan yang difasilitasi Kapolresta Barelang, di Mapolresta sendiri, Jumat (2/6/2017).

Pertemuan ini juga menyusul menyikapi kebijakan Dishub yang menon-aktifkan oeprasi ojek online untuk sementara waktu.

Editor: Udin