BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia dan Vietnam sepakat untuk menyelesaikan insiden Natuna di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Minggu (21/5/2017), secara diplomatik, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Rifki Effendi Hardijanto.

"Kita (Pemerintah RI-Vietnam) akan menyelesaikan insiden itu melalui jalur diplomatik, dan akan berusaha keras agar kejadian serupa tidak terulang kembali," kata Rifki Hardijanto dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mina Bahari (GMB) IV, KKP, Jakarta, Selasa (23/5/2017).

• Baca: KP Hiu Macan Ditangkap, Satu Petugas PSDKP Disandera Penjaga Pantai Vietnam di Laut Natuna

Sekjen KKP mengungkapkan, insiden di Natuna tersebut berawal ketika kapal patroli KKP Hiu Macan menyergap lima kapal ikan asing dari Vietnam di laut Natuna ZEE Indonesia, dan saat yang bersamaan ada kapal Coast Guard Vietnam yang menginginkan kapal ikan yang diamankan dapat dilepaskan.

Insiden itu mengakibatkan satu kapal ikan Vietnam tertabrak sehingga tenggelam, dan sebanyak 44 nelayan Vietnam meloncat ke laut yang kemudian diselamatkan kapal Coast Guard negara tersebut.

Namun, kapal patroli KKP juga telah berhasil mengamankan 11 nelayan Vietnam lainnya yang kemudian dibawa ke stasiun pangkalan KKP yang berada di Natuna dan Pontianak.

"Tadi pagi, saya dan Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti) berjumpa dengan Dubes Vietnam dan hasilnya bersepakat beberapa hal, di antaranya bersyukur dalam insiden 21 Mei itu tidak ada korban jiwa atau terluka," ujar Sekjen KKP.

Ia juga mengemukakan, ada satu pegawai KKP bernama Gunawan yang juga berada di kapal yang tertabrak dan juga terpaksa loncat ke laut, yang kemudian diselamatkan oleh kapal Coast Guard Vietnam.

Sekjen KKP meyakinkan bahwa Gunawan saat ini sedang berada dalam kondisi yang baik di Vietnam, serta rencananya akan dikembalikan secepatnya.

Rifky juga menegaskan bahwa tidak ada yang namanya "pertukaran sandera" karena Gunawan bukanlah sandera di Vietnam.

"Tidak ada pertukaran. Kami juga akan mengembalikan nelayan mereka," katanya dan menambahkan bahwa saat ini di stasiun pangkalan KKP juga terdapat ratusan Vietnam yang dijaga dengan baik dan diberi makan setiap hari oleh KKP.

Pemerintah RI, ujar dia, akan melakukan "joint investigation" bersama-sama dengan Vietnam untuk mencari tahu penyebab secara pasti tertabrak dan tenggelamnya kapal ikan Vietnam, serta akan diutamakan penyelesaian secara diplomatik.

Sekjen KKP juga menyatakan bahwa selama dilakukannya investigasi tersebut, maka diharapkan nelayan Vietnam tidak lagi beroperasi menangkap ikan di laut Natuna yang merupakan bagian dari ZEE Indonesia tersebut.

Sedangkan mengenai protes melalui nota diplomatik dan mekanisme semacam itu, Sekjen KKP menuturkan bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna membahas beragam langkah terkait hal tersebut.

Sumber: ANTARA
Editor: Gokli