Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPRD Nilai Pemko Tanjungpinang Belum Profesional Kelola Keuangan
Oleh : Habibi Khasim
Kamis | 11-05-2017 | 13:26 WIB
paripurna-dprd-pinang1.jpg Honda-Batam

Rapat paripurna DPRD Tanjungpinang. (Foto: Habibi)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Kota Tanjungpinang menilai Pemko Tanjungpinang belum profesional dalam mengelola kebijakan keuangan daerah. Hal itu terlihat dari banyaknya pandangan dan rekomendasi dari DPRD Tanjungpinang untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2016.

 

Ketika LKPj dibacakan oleh Ketua Panitia Khusus, Boorman Sirait dalam Rapat Paripurna Penyampaian LKPj Walikota Tanjungpinang di Gedung DPRD Tanjungpinang, Senggarang (10/5/2017), DPRD merangkum, capaian kinerja Pemko Tanjungpinang tahun 2016 hanya 26,3 persen.

"Kegiatan yang dilaksanakan pemko tidak terealisasi 100 persen. Mulai dari program peningkatan maupun pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Bahkan aset yang dilimpahkan dari Pemkab Bintan juga belum memiliki status dan pengelolaannya. Dari sisi capaian kinerja tahun 2016, Pemko Tanjungpinang hanya mampu merealisasikan 26,3 persen saja," tutur Boorman.

Dalam laporannya, Boorman mengatakan, mulai dari realisasi aset tanah, hingga masalah perbatasan, tidak dapat diselesaikan dengan baik.

"Jangankan dengan Bintan, batas wilayah antara kecamatan, kelurahan, RT, RW di Tanjungpinang juga sampai saat ini belum memiliki tapal batas dan koordinat yang jelas. Harusnya ini dapat diselesaikan," tutur Boorman.

Selain masalah aset dan sengketa pertanahan, Pemko seharusnya dapat memikirkan dan mencermati kembali rencana belanja kegiatan yang dapat menyedot anggaran fantastis dengan dalih pembangunan strategis terhadap beberapa fasilitas keramaian. Seperti Mesjid Terapung, Pusat Kuliner Melayu Square dan lain-lainnya.

Kemudian, perencanaan dan pembangunannya juga harus mematok realisasi kinerja dengan capaian yang lebih baik lagi. Caranya dengan mensiasati realisasi kebijakan bidang perencanaan pembangunan yang bersifat strategis tanpa mengabaikan kondisi tekanan fiskal yang terjadi.

"Terbatasnya kondisi fiskal dapat menekan fleksibilitas keuangan daerah. Jadi prioritas pembangunan seharusnya lebih diperuntukkan kepada belanja pembangunan yang bermanfaat secara langsung kepada masyarakat," tuturnya.

Editor: Yudha