BATAMTODAY.COM, Anambas - Nahkoda Tol Laut membantah alasan pengusaha di Anambas yang menyebut tingginya harga barang pokok akibat tingginya biaya muat dan bongkar barang.

"Itu hanya modus saja agar para pengusaha tetap menjual barang tinggi. Masyarakat tidak tahu itu. Saya juga merasa tol laut ini berguna untuk masyarakat, padahal kami butuh 60 jam untuk mengantar barang ke Anambas dari Tanjungpriok, Jakarta. Dan perlu digaris bawahi, kami bekerja atas perintah Presiden," kata Romi Supriyadi, salah seorang nakhoda kapal program tol laut kepada wartawan, Selasa (9/5/2017).

Romi menguraikan, program tol laut bertujuan untuk mengurangi disparitas harga dan menstabilkan kebutuhan pokok didaerah perbatasan, terluar dan tertinggal. Sementara biaya angkut sudah disubsidi oleh Pemerintah Pusat Rp 273 ribu per ton.

"Biaya angkut sudah disubsidi oleh Pemerintah Pusat. Biaya muat ke kapal menggunakan crane tidak bayar, sama halnya untuk membongkar tidak bayar lagi. Jadi biaya Rp 273 ribu itu sudah mencakup seluruhnya. Kecuali biaya buruh di pelabuhan mengantar kepemilik itu, sudah tanggungjawab pengusaha. Tetapi ini sudah meringankan para pengusaha, karena harga modal barang yang dibeli di Jakarta masih murah berbeda dengan harga barang dari Tanjungpinang," urainya.

Dia menyinggung, biaya angkut menggunakan kapal kargo berbeda jauh dari tol laut. Pasalnya, biaya angkut menggunakan kapal kargo berkisar Rp 500 ribu per ton.

"Rp 500 ribu per ton itu masih di luar harga bongkar dan muat menggunakan crane. Tentu ini yang membuat harga barang pokok sebelumnya mahal. Tetapi sudah banyak barang menggunakan tol laut harganya masih mahal," tambahnya.

Dia juga mengajak, agar pengusaha kecil di Anambas bersatu untuk membawa barang pokok dari Jakarta. Dia juga siap menjembatani pengusaha kecil untuk memesan barang dengan tokeh barang yang berada di Jakarta.

"Ayo semua pengusaha kecil bersatu, dan mengusulkan surat ke Disperindag, agar belanja langsung ke Jakarta. Saya siap menjembatani masyarakat dengan pemilik toko di Jakarta. Agar harga bisa bersaing, sehingga secara perlahan harga barang pokok turun dengan sendirinya," harapnya.

Sementara, Arya salah satu pengusaha meminta Pemerintah Daerah agar melakukan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok. "Tol Laut sudah beroperasi, tetapi Disperindag tidak peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Seharusnya Pemda yang menyatukan masyarakat, agar harga barang pokok bisa bersaing," ujarnya.

Editor: Yudha