Terkait Penyalahgunaan Dana Bansos Rp23 Miliar

BATAM, batamtoday - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera memeriksa Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan terkait kasus penyalahgunaan dana Bantuan Sosial Kota Batam sebesar Rp23 miliar.

"Kita minta KPK segera melakukan pemeriksaan itu mengingat soal Bansos ini terus menjadi sorotan publik di Batam," kata Burhanuddin Nur, ketua Solidaritas Anak untuk Negeri kepada batamtoday, Kamis (27/10/2011).

Burhan, panggilan akrab pria ini, mengatakan indikasi keterlibatan orang nomor satu di Batam dalam penyalahgunaan dana Bansos cukup kuat. Hal ini terlihat dari beraninya seorang Erwinta Marius mantan Kepala Bagian Keuangan Pemkot Batam yang bersumpah tidak menikmati uang 'jarahan' itu.

Alasan dirinya mendukung langkah KPK itu didasarkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan nantinya akan membuktikan apakah Ahmad Dahlan memang terbukti atau tidak dalam penyalahgunaan puluhan miliar uang rakyat tersebut.

Menurutnya selama ini yang ada hanyalah dugaan-dugaan yang tidak pernah berujung pada sebuah proses hukum terhadap mantan pasangan Ria Saptarika itu. 

"Langkah pemeriksaan itu nantinya jadi ajang pembuktian, kalau Dahlan terlibat maka harus siap menghadapi konsekuensi hukum dan jika tidak terlibat maka harus segera direhabilitasi namanya," tegas Burhan.

Terkait dengan adanya pernyataan Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK Kombes Pol Heru Sumartono yang menyatakan penetapan status tersangka terhadap Wali Kota Batam menunggu selesainya persidangan kasus Bansos Batam di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Burhan mengatakan jika memang tidak merasa bersalah harusnya Dahlan mengeluarkan pernyataan atau mendatangi KPK untuk mengklarifikasi.

"Selama ini dia (Dahlan, red.) diam saja, tidak seperti petinggi negara lainnya yang langsung mendatangi KPK untuk mengklarifikasi jika dituding melakukan korupsi," tukas Burhan.

Burhan juga menyebutkan untuk mendukung langkah KPK, pihaknya akan mengerahkan massa untuk menggelar aksi di depan gedung KPK dan mendesak lembaga itu untuk segera memeriksa Ahmad Dahlan.