BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sosialisasi 4 Pilar terus dilakukan MPR RI. Namun sosialisasi tersebut masih dinilai kurang dari segi media sosial dan perlu semakin digalakkan agar lebih efektif lagi di dunia yang kini serba teknologi.

"Saya melihat relatif walau ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti MPR. Sosialisasi di kalangan seni, wayang, lewat perguruan tinggi," ungkap Ketua Fraksi PKB Abdul Kadir Karding dalam diskusi bertajuk “Efektivitas Pelaksanaan Sosialisasi 4 Pilar” di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Karding menyebut meski MPR terus berupaya melakukan sosialisasi, hasilnya belum benar-benar signifikan. Pancasila dan 3 pilar konstitusi lain menurutnya harus menjadi doktrin bagi setiap warga Indonesia.

"Sosialisasi masih kurang, harusnya soal Pancasila dan konstitusi harus jadi mainstream di seluruh kebijakan. Bukan hanya di MPR, di birokrasi dan semua," ucapnya.

Peningkatan sosialisasi dianggap sangat diperlukan mengingat saat ini ada banyak isu-isu kebhinnekaan. Apalagi dengan adanya pilkada dengan berbagai perbedaan pilihan.

"Sudah banyak yang terbelah karena pilkada. Ini sangat tidak produktif. Semua pihak bertanggung jawab soal ini (sosialisasi 4 pilar). Menurut saya tidak ada yang lebih efektif dibanding lewat pendidikan," tutur Karding.

Soal jalur pendidikan ini menurutnya sudah berkali-kali disampaikan MPR kepada pihak Kemendikbud. Materi 4 pilar disebut Karding harus dimasukkan pada kurikulum pendidikan formal dan informal. "Termasuk di ekstrakurikuler. Ideologi ini doktrin. Menanamkan nilai, paksakan lewat jalur formal maupun informal," sebut dia.

Tak hanya lewat pendidikan, sosialisasi 4 pilar dinilai Karding juga perlu digarap melalui media sosial. Seperti diketahui, media sosial saat ini menjadi sarana yang efektif dalam penggarapan isu-isu dan seharusnya itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi.

"Yang belum digarap lewat media sosial, kita canggih mengelola produk di medsos. Saya belum lihat gerakan sosialisasi 4 pilar dikelola di medsos, berbeda dengan pilkada. Harusnya media sosial ini dipakai secara baik untuk sosialisasi. Seluruh harus kita dorong," kata Karding.

Pada kesempatan itu, Ketua FPB DPR Abdul Kadir Karding mengatakan, Indonesia kekurangan contoh keteladanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk tetap merekatkan kebhinnekaan berupa Suku-Agama-Ras-Antargolongan (SARA).

“Krisis contoh keteladanan inilah yang menjadi pangkal heboh seperti kondisi kekinian, yang seharusnya dikedepankan sesuai model paternalistik,” ujar Karding.

Contoh keteladanan dimaksud, ia menjelaskan, berupa kehidupan bergotong royong atau taat hukum hingga budaya malu yang dilakukan mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pejabat negara dan presiden.

Tifatul Sembiring. Ketua Fraksi PKS di MPR itu mengungkapkan contoh keteladanan itu sebagai bagian dari antisipasi disintegrasi negara bangsa yang selama ini telah dirajut dalam bingkai ke-4 Pilar Bangsa MPR.

“Yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana menjadikan rekonsiliasi nasional tingkat elit politik sebagai teladan bagi masyarakat luas hingga grassroot,” ujar mantan Menteri Komunikasi & Informatika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Karena itulah, bagi pengamat politik Effendi Gazali, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menerapkan dan memainkan strategi budaya. Mulai ketidaksinkronan konsep dengan implementasi program, hingga kecerdasan pemimpin dalam berimprovisasi memperbaiki situasi-kondisi yang terjadi.

Editor: Dardani