Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Saat Ini, Masyarakat Batam Alami Lesunya Perekonomian
Oleh : Irawan
Kamis | 09-03-2017 | 15:38 WIB
haripinto-ekonomi1.jpg Honda-Batam

Anggota DPD RI Haripinto Tanuwidjaja, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwidjaja, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menilai pertumbuhan ekonomi Batam mengalami kelesuan. Karena itu, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Hatanto Reksediputro diharapkan dapat meningkatkan kinerjaya dalam mengembangkan investasi di Batam.

"Pertumbuhan Batam beberapa tahun lalu, masih jauh lebih baik daripada sekarang. Masyarakat Batam mengalami lesunya perekonomian Batam, walaupun ada komitmen atau realisasi dari BP Batam," kata Haripinto di Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Haripinto mengungkapkan, nilai investasi dari swasta PMDN dan PMA dari Batam terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

"Selain faktor global, infrastrutur pelabuhan kurang memadai sehingga diperlukan pelabuhan Hub Internasional. Dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam juga salah satu pemicu lusunya pertumbuhan ekonomi Batam," katanya.

Selain itu, masalah kebijakan pertanahan di Batam hingga kini tak kunjung selesai, di samping masalah kebijakan BP Batam yang kurang berpihak pada investasi yang sudah ada di Batam terlebih dahulu.

"Inginnya mau menggapai industri tingkat tinggi seperti perawatan pesawat terbang, itu bagus. Tetapi BP Batam kurang memperhatikan motor penggerak perekonomian di Batam selema ini, seperti properti, elektronik dan shipyard. Sehingga banyak yang hengkang," katanya.

Haripinto berharap agar pemerintah pusat turun tangan dan lebih serius untuk membenahi Batam, sehingga bisa kembali menarik minat investor untuk menanamkan investasinya di Batam. Jika tidak ada tindakan cepat dari pemerintah pusat, katanya, dikuatirkan investasi di Batam makin menurun.

"Kita berharap agar infrastruktur pembangunan pelabuhan Hub Internasional segera terealisasi, melalui APBN dan bekerjasama dengan swasta untuk mewujudkan pelabuhan hub tersebut," katanya.

Sebelumnya, Ketua Tim Kunker Komisi XI, Ahmad Hafisz Tohir, yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menyayangkan kondisi investasi di Kepulauan Riau (Kepri) yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Menurutnya, persoalan lahan merupakan faktor paling mendorong mundurnya para investor untuk melakukan investasi jangka panjang di Batam. Di sisi lain, belum berjalannya sinergi antara otonomi daerah (Pemko Batam) dan pengelola kawasan (BP Batam).

Dia menyampaikan, negara-negara yang dulu meniru kota Batam sejak tahun 1997, seperti China, sudah menerapkan aturan mengeluarkan izin selesai lewat satu tangan. Sedangkan di Batam sendiri dalam memberikan izin lebih dari satu tangan.

"Kalau kita saksikan bagaimana Senhzen, Guangzho, dan kota-kota di China, sudah lebih maju dari kota Batam dalam membangun kawasan ekonomi ekslusif," ujarnya.

Hal itu, lanjut dia, harusnya ini bisa memicu, kenapa negara tersebut bisa, sedangkan Batam tidak bisa. Tentu ada beberapa hal yang harus diselesaikan di balik semua persoalan ini. Apalagi pertumbuhan ekonomi di Batam turun pada tahun 2015 dan menjadi lebih buruk di tahun 2016.

Editor: Surya