Setahun Duo Mantan Ketua DPRD Memimpin Lingga

Mampukah Sawah Sejahterakan Masyarakat dan Bangun Birokrasi Bebas KKN?

TEPAT 17 Februari 2017, satu tahun sudah Alias Wello memimpin Kabupaten Lingga, bersama dengan Muhammad Nizar. Uniknya, pasangan duo politisi ini, sama-sama pernah menjabat orang nomor satu di DPRD Kabupaten Lingga.

Bupati Alias Wello adalah Ketua DPRD Kabupaten Lingga pada saat kabupaten ini baru terbentuk, periore 2004-209. Saat itu, Awe, demikian bupata yang akrab dengan rakyatnya itu biasa disapa, berbaju Partai Patriot. Kemudian, para periode ketiga (2014-2019) kepemimpinan DPRD Lingga, dipimpin oleh Muhammad Nizar yang berbaju Partai Nasdem.

Perjalanan karir politik duo politisi muda tangguh ini tidaklah mudah. Ketika dilantik menjadi Bupati Lingga pada tahun 2016 lalu, Awe berkomitmen untuk membangun Kabupaten Lingga, yang kala itu berada di ambang kebangkrutan dengan rekor kabupaten PAD terkecil di Provinsi Kepri.

Dalam kondisi daerah seperti itu, Awe bergandengan erat dengan Muhammad Nizar dan semua pemangku kepentingan lainnya, bergerak membuat gebrakan. Dan lompatan besar itu adalah sektor pertanian. Melalui gebrakan mengangkat batang terendam, Awe memanfaatkan lahan-lahan tidur nan tandus. Lalu, diolahnya menjadi sawah beras organik.

Gubernur Kepulauan Riau, H. Nurdin Basirun (kanan) didampingi Bupati Lingga, H. Alias Wello (kiri) saat mengunjungi lokasi pilot project pencetakan sawah di Desa Sungai Besar, Lingga Utara. (Foto: Nurjali)

Alias Wello yang telah berbuat banyak untuk Kabupaten Lingga, ternyata bukan mendapat pujian. Justru kritik, fitnah dan celaan menghampirinya. Mungkin, inilah resiko seorang pemimpin.

Meski belum menampakkan hasil memuaskan, namun sawah Sungai Besar yang dibangun dengan dana pribadinya sebesar Rp3,5 miliar, kini sudah mulai terlihat menghijau. Bahkan, beberapa kali panen, walaupun belum mampu berkontribusi besar memenuhi pasar Lingga.

"Ini program bukan basa basi, ini naluri saya. Sawah Sungai Besar memiliki potensi yang luar biasa. Tapi semua ini butuh kerja sama semua pihak," kata Alias Wello, saat memulai menanam padi di sawah Sungai Besar, Maret 2016 lalu.

Kini, mucul pertanyaan masyarakat, apakah program persawahan itu mampu merubah "mimpi buruk" Kabupaten Lingga, yang selama ini terserang defisit anggaran kronis, menjadi daerah swasembada beras? Pertanyaan itu tentu belum bisa dijawab sekarang. Perlu waktu untuk membuktikan obsesi dan harapan sang Bupati Alias Wello.

Termasuk beberapa proyek persawahan pemerintah pusat seluas 3.000 hektar dari Kementerian Pertanian yang saat ini masih dalam proses penanaman dan pembukaan lahan.

Mentan Amran saat penyamaian benih padi organik di sawah yang baru dibuka oleh Bupati Lingga H Alias Wello bekerjasama dengan TNI AD, Desa Bukit Langkap, Rabu (7/9/2016). (Foto: Nurjali)

"Tahun ini baru kita mulai percetakan sawah dari dana APBN. Melihat potensi dan kinerja maksimal dari semua pihak, mulai dari TNI yang membuka lahan, serta teman-teman di lapangan, kami sangat optimis program ini akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan," tutur Alias Wello, saat meresmikan showroom mobil di Dabosingkep beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu tantangan yang dihadapi sang Bupati. Merubah mindset masyarakat yang terbiasa menikmati manisnya bisnis tambang timah, bauksit dan hasil bumi lainnya, menuju kegiatan pertanian, tidaklah mudah.

Maka, usai membangun sawah, Bupati Lingga itu juga berencana menanam ubi gajah, atau singkong gajah di tanah Putih Marok Kecil. Juga, menanam beberapa tanaman lainnya seperti kaliandra dan jambu bangkok serta buah-buahan lainnya. Harapannya, Kabupaten Lingga akan menjadi sentra buah-buahan di wilayah Provinsi Kepri yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi.

Panen padi di Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Gubernur Provinsi Kepri dan Bupati Lingga Alias Wello memberi nama "Beras Super Cap Gunung Daek" terhadap hasil panen perdana di Kabupaten Lingga ini. (Foto: Nurjali)

Membangun Birokrasi ala Awe-Nizar

Sibuk dengan program investasi dan pertanian serta berbagai urusan untuk peningkatan PAD, Awe ingin berbagi tugas dengan wakilnya, Muhammad Nizar.

Perombakan besar-besaran yang dilakukan oleh Awe-Nizar terhadap posisi pejabat eselon, II, III dan IV pada awal 2017 lalu, tidaklah semulus yang dibayangkan. Terobosan itu memberi pukulan keras sebagai ujian membangun birokrasi yang bersih.

Akibatnya, berbagai tekanan politik demi memenuhi janji politik tim suksesnya menuai banyak kritikan pedas dari masyarakat, yang disambut pemberitaan miring dari berbagai media cetak dan elektronik.

Belasan dan puluhan pejabat eselon III dan IV dinonjobkan tanpa alasan yang jelas. Ditambah lagi dengan penempatan kepala sekolah yang menuai kritikan pedas dari organiasi guru PGRI Kabupaten Lingga. Efek dari kebijakan politik yang kurang perhitungan, membuat ASN atau pegawai di Kabupaten Lingga nyaris dua bulan tidak menerima gaji dan tunjangan.

Isu rasionalisasi PTT (pegawai tidak tetap) yang terus didengungkan seakan jadi bomerang yang berpotensi menimbulkan protes besar dan PHK besar-besaran di Pemkab Lingga. Namun hal itu hingga kini masih mampu di redam oleh pemerintah.

"Rasionalisasi PTT bukan program kiamat, ini hanya pembenahan. Jadi tidak perlu takut bagi yang merasa sudah benar-benar bekerja maksimal selama ini," ujar Muhammad Nizar di sela-sela pelantikan Badan Kontak Majelis Taklim di Kecamatan Singkep, Sabtu (3/12/2016).

Cita-cita Awe-Nizar untuk mendapat predikat wajar tanpa pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk merubah citra Kabupaten Lingga yang selama ini mendapat predikat WDP selama lebih kurang sepuluh tahun sejak berdiri, sepertinya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Bupati Lingga Alias Wello memberi selamat kepada Abu Hasim usai resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga. Pelantikan Abu Hasim dan sejumpah pejabat lainnya digelar di depan Makam Dipertuan Muda X, Raja Muhammad Yusuf Al Ahmadi, atau Makam Merah, Kamis (29/12/2016), dengan filosofi agar para pejabat yang dilantik dapat melakukan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

Meski sudah melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan aset, namun hal tersebut masih sangat sulit untuk dicapai karena aset yang ada saat ini masih dikelola dengan cara yang lama. "Kita optimis tahun ini dapat WTP, dan kita selalu ikhtiar meskipun itu tidak mudah," kata Nizar di sela-sela pertemuan dengan Kepala BPK Perwakilan Kepri, Isman Rudy, membahas efektivitas tindak lanjut hasil review inspektorat dan pengaruhnya pada opini di aula Kantor Bupati Lingga, Selasa (1/11/2016).

APBD Lingga yang berkisar hanya 700 ratusan miliar lebih ini membuat para petinggi di Kabupaten Lingga, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Lingga, harus memutar otak untuk mengelola pemerintahan kabupaten kepulauan ini. Belum lagi dengan proyek-proyek yang tidak berjalan mulus dan mendapat berbagai permasalahan di lapangan, kini menjadi pekerjaan berat bagi Wakil Bupati Lingga Muhammad Nizar untuk melakukan pembenahan.

Kebijkan yang juga mengejutkan di birokraksi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat demi mewujudkan "Lingga Lerbilang" adalah menempatkan beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) di beberapa wilayah kecamatan, di luar Ibukota Kabupaten Lingga yaitu Daik lingga.

OPD Kelautan dan Perikanan, kini berkantor di Kecamatan Senayang di luar dari Ibukota Kabupaten Lingga. Kemudian Singkep yang awalnya hanya diduduki tiga OPD, kini Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berada di wilayah Singkep.

Menempatkan beberapa OPD di tiga wilayah besar di Lingga, Senayang, Singkep, Daik, merupakan suatu kebijakan yang cerdas dan berani. Hanya, saat ini pembuktiannya bagaimana personil di dalamnya mengelola kebijkan ini.

Malam ini Awe-Nizar berencana melakukan ekspose satu tahun kinerja pemerintahannya di Kabupaten Lingga, semoga rilis BATAMTODAY.COM ini mampu memberikan informasi bermanfaat bagi masyarakat. *

---