BATAMTODAY.COM, Daiklingga - Politisi dari partai Golkar DPRD Lingga, Ir Agus Norman menyarankan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Lingga untuk bisa mempertimbangkan dan mengkaji terlebih dahulu secara matang terkait rencana rasionaliasi sejumlah tenaga PTT dan THL.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar tidak timbul lagi persoalan dan permasalahan baru di Kabupaten Lingga hanya dengan niat untuk menghemat anggaran yang diperkirakan sekitar Rp15 miliar dari total APBD.

"Apa yang disampaikan oleh Bupati Lingga itu bisa dikaitkan dengan namanya pengangguran terselubung artinya setiap beban kerja itu bisa dikerjakan satu orang namun dikerjakan lebih dari satu orang. Secara ekonomi memang tidak ekonomis. Tapi apabila rasionaliasi ini terjadi maka akan menjadi pengangguran terbuka, nah nantinya akan menjadi beban daerah," ujar Agus Norman.

Untuk itu dikatakannya, bila ingin melakukan rasionalisasi maka pemerintah daerah harus bisa mencari solusi yang tepat. Walaupun dinilai jalan yang paling aman untuk mengamankan sisi belanja yang tidak begitu besar adalah dengan merasionalisasi sejumlah tenaga tersebut. Tentunya hal ini akan berdampak sosial di belakangan hari.

"Pendapatan daerah yang kecil, belanja pegawai yang besar 30 persen dari total APBD walaupun jalan utamanya untuk menyelamatkan anggaran dengan rasionaliasi, tapi harus dipikir dampak belakangnya. Artinya dengan hal itu, kebijakan yang akan diambil nanti tidak menimbulkan bak ibarat pepatah menarik rambut didalam tepung," kata Agus Norman.

• Baca: Awe Minta Masyarakat Tak Salah-artikan Rasionalisasi PTT dan THL

Secara pribadi diakui Agus Norman, dirinya mendukung kebijakan yang dibuat oleh Bupati Lingga itu. Namun ia berpesan terhadap setiap SKPD dan para pejabat yang telah duduk pada jabatan barunya agar bisa bekerja lebih optimal lagi. Karena selama ini dongkrak pendapatan daerah dari perihal diatas belum terlihat besar sebagai penyumbang untuk mengamankan APBD.

"Saya tekan kan kepada setiap SKPD untuk bisa lebih memaksimal kinerjanya dalam membantu mengamankan sisi belanja kita. Jangan hanya rasionalisasi saja. Ayo seperti dinas Pariwisata kan bisa mendatangkan sisi PAD yang lebih besar dan Dinas/Badan/Kantor lainnya," imbuh Agus Norman.

Editor: Yudha