Pemangkasan Honorer Bintan Tuai Kecaman

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Rencana pemangkasan sejumlah tenaga kerja honorer oleh Pemkab Bintan dari 1605 menjadi 680 orang. Itu dilakukan sebagai upaya mengevisiensi belanja daerah tahun depan, sebab dana yang dialkokasikan melalui APBD 2017 hanya dikucurkan untuk membiayai 680 tenaga honorer selama setahun.

Pemangkasan tenaga honorer tersebut, ditaksir akan menghemat biaya APBD dari Rp1,834 miliar perbulannya menjadi Rp500 juta lebih perbulan. Namun cara tersebut menuai banyak kecaman dari berbagai elemen masyarakat.

Mulai dari masyarakat umum, honorer yang berpenduduk di luar Bintan hingga kalangan legislatif atau elit politik. Sistem birokrasi yang digunakan dinilai berbelit-belit bahkan terkesan hanya sebuah modus belaka untuk menuai pencintraan kepala daerahnya saja, tanpa memikirkan nasib honorer yang selama ini telah mengabdi.

Timbulnya kecamaan itu diantaranya dari 1605 tenaga honorer yang akan dipangkas. Dari hasil pendataan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bintan tenaga honorer itu berasal dari 881 honorer guru di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik), 676 honorer umum di bawah naungan Sekretariat Daerah (Setda) Bintan dan 48 Pegawai Tidak Tetap (PTT). Jumlah mereka akan dikurangi dengan sistem seleksi kembali melalui cara asessment dan administrasi wajib memiliki KTP Bintan.

Tetapi sebelum asesmen itu dilakukan, secara terselubung Pemkab Bintan telah mempekerjakan tenaga honorer baru sebanyak 300 orang dari April-Desember 2016. Mereka bekerja selama delapan bulan tanpa mengantongi Surat Keputusan (SK) Bupati sehingga pembayaran gajinya dibebankan kepada 38 SKPD yang ada.

Bahkan pada tanggal 4-6 Desember kemarin tanpa izin dari DPRD, Pemkab Bintan membuka lowongan kerja untuk merekrut tenaga honorer baru. Pelamar honorer baru yang mendaftarkan diri tercatat sudah mencapai 2827 orang.

"Pemkab ngakunya lakukan pemangkasan honorer untuk evisiensi anggaran. Tapi disebalik itu semua, mereka rekrut honorer baru dan buka lowongan tanpa sepengetahuan kita. Gimana bisa mereka lakukan seperti ini apalagi sudah tau di APBD 2017 hanya dialokasikan untuk bayar gaji 680 orang saja," ujar Anggota Komisi II DPRD Bintan, Fiven Sumanti ketika dikonfirmasi, belum lama ini.

Selaku Anggota Badan Penganggaran (Banggar) DPRD Bintan dirinya tidak mengetahui sistem birokrasi yang dianut Pemkab Bintan dalam mengupayakan evisiensi APBD 2017 mendatang. Pasalnya bedasarkan rapat bersama antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak dibunyikan dalam rincian APBD 2017 untuk pembukaan lowongan kerja atau penambahan tenaga honorer baru.

"Kita juga gak paham dengan sistem seperti saat ini. Kayaknya harus dibahas kembali," kata ke Media.

Hal senada diakui masyarakat Kelurahan Gunung Lengkuas, Sandi. Awalnya ia sangat senang dan semangat ketika mendapati informasi adanya pembukaan lowongan untuk penerimaan honorer baru. Bahkan iapun rela mengurus semua persyaratan dari satu kantor ke kantor lainnya yang ada di Tanjungpinang dan Bintan.

"Saya juga rela mengantri dari pagi sampai sore di Kantor BKD Bintan. Tapi kalau mendengar pembukaan lowongan ini hanya sekedar pemberihan harapan palsu. Saya sangat nyesal dan kecewa," ungkapnya.

Sementara tenaga honorer lama di salah satu instansi Pemkab Bintan, Zaki merasa kecewa dengan adanya kebijakan seperti ini. Menurutnya pemangkasan tenaga honorer dengan cara seleksi administrasi dengan mewajibkan memiliki KTP Bintan itu bertolak belakang dengan perundang-undangan.

"Seluruh warga negara Indonesia itu berhak untuk bekerja dan berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Jika orang sini saja yang boleh kerja itu namanya pilih kasih dan ingin adanya perpecahan," tegasnya.

Walaupun dirinya asli warga Bintan tetapi tetap tidak menyetujui sistem ini. Sebab rekan-rekan kerjanya yang sudah mengabdi puluhan tahun, menjadi korban dan terancam dipecat akibat tak memiliki KTP Bintan. Bahkan bagi mereka yang tetap ingin bertahan harus bersusah payah mengurus surat pindah dari penduduk Tanjungpinang menjadi Bintan.

"Kita harapkan visi misi Bintan Gemilang tidak seperti kayak gini. Buatlah suatu perubahan kearah kemajuan tanpa mengorbankan masyarakat, kecil yang hanya berharap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," keluhnya.