BATAMTODAY.COM, Bintan - Kendati banyak menuai kontroversi karena tidak sesuai dengan UU ASN, namun Ketua Komisi I DPRD Bintan menegaskan, langkah Pemerintah Kabupaten Bintan yang membuka penerimaan ribuan honorer di Kabupaten Bintan sudah benar.

"Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan yang melakukan rekrutment tenaga honorer sesuai dengan kebutuhan, sudah benar," ujar Ketua Komisi I DPRD Bintan, dr Raja Miskal pada wartawan, Selasa (13/12/2015).

Pemkab Bintan, tambah dia, melakukan rekrutment tenaga honorer melalui BKD sesuai dengan kebutuhan tenaga honorer saat ini.

Miskal beralasan, latar belakang Pemkab Bintan melakukan perekrutan, sesuai dengan analisis kebutuhan tenaga kerja oleh BKD, Pemkab Bintan masih membutuhkan tenaga kerja di setiap SKPD. Sementara, penerimaan ASN pada tahun ini tidak ada. Makanya, dilakukan perekrutan tenaga honorer.

Lebih jauh Miskal mengungkapkan, kebutuhan tenaga tersebut bisa dilihat dari kurangnya tenaga kesehatan, guru dan pelayanan di Pemerintahan.

Untuk itu, pihaknya mendukung langkah yang sudah dilakukan Pemkab Bintan demi meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Kalau menyalahi aturan jelas tidak. Karena penerimaan ini didasari kebutuhan yang ada saat ini," tegas Miskal.

Ia menambahkan, jika pada pihak yang kurang puas dengan dibukanya penerimaan tenaga honorer jalur umum ini, bisa langsung ditanyakan ke pihak BKD Bintan.

Sebelumnya, Gerakan Pemuda Gemilang (Gepeng) menilai penerimaan tenaga honorer yang dilakukan Pemkab Bintan belum lama ini, sarat dengan politis balas budi Bupati Bintan kepada Timses dan konstituennya. Bagaimana tidak, di samping tidak diatur dengan dasar hukum yang jelas, teknis penerimaan honorer tersebut juga dinilainya "abu-abu".

Ketua Gepeng, Shadiq menyebut, sesuai dengan UU No. 52 tahun 2014, memang dijelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam hal ini pimpinan daerah, boleh mengangkat tenaga pembantu dengan sistem kontrak demi memudahkan pekerjaan di pemerintahan.

Namun menurutnya, tenaga pembantu tersebut bukan pegawai tidak tetap (PTT) atau tenaga honorer lainnya. Melainkan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK/P3K).‎ Tapi, hingga kini pengangkatan P3K tersebut belum didukung dengan Peraturan Pemerintah (PP).

"Pertanyaannya, dasar hukum Pemkab Bintan menerima tenaga honorer secara umum itu apa? Sedangkan tenaga honorer yang ada saat ini saja mau dikurangi. Nah, sekarang kok ada penerimaan?" ungkapnya, Senin (12/12/2016).

Tak hanya itu, Shadiq juga mempertanyakan peran DPRD Bintan yang terkesan membiarkan kebijakan yang menyalahi tersebut.

Baca: Penerimaan Honorer Bintan Sarat Politik ‎Balas Budi, Gepeng Pertanyakan Sikap Dewan

Dalam analisanya, penerimaan tenaga honorer tersebut, hanya menjadi ajang pemenuhan janji-janji politis Bupati Bintan, Apri Sujadi kepada timsesnya saat berlaga pada palagan Pilkada Bintan 2015 lalu. Karena, dalam laga waktu itu, lanjut Shadiq, Bupati Bintan sempat menjanjikan akan merekrut pemuda Bintan menjadi tenaga honorer.

Hal tersebut, sambungnya, juga dibuktikan dengan tidak terteranya jumlah tenaga honorer yang diterima dalam perekrutan tersebut. Ditambah dengan teknis administrasi yang terkesan buru-buru dan ujian dengan sistem manual.

"Apalagi perekrutannya dengan sistem manual. Sehingga memudahkan adanya tindakan "permainan" di dalamnya," ujarnya.

Editor: Udin