BATAMTODAY.COM, Depok - Tersangka kasus dugaan makar Ratna Sarumpaet telah selesai menjalani pemeriksaan di Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Ratna keluar menjelang dini hari pukul 23.55 WIB, Jumat (2/12/2016) malam. Dia dibawa oleh polisi dari Hotel Sari Pan Pacifik pukul 06.30 WIB. Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 14.00 WIB.

Kuasa Hukum Ratna, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kliennya ditanya oleh penyidik sekitar 29 pertanyaan. Pertanyaan tersebut, kata Yusril, di antaranya terkait aksi damai 2 Desember.

"Banyak sekali, soal makar, kegiatan Bela Islam III, keterkaitan kemungkinan mau duduki gedung MPR. Tapi semuanya sudah dijawab Ratna. Ratna tidak hadir dalam konferensi pers tanggal 1 (Desember) itu," kata Yusril di depan Mako Brimob, Sabtu (3/12/2016).

Yusril menyebutkan, pihaknya belum mengetahui ada atau tidaknya pemeriksaan lanjutan.

Selain Ratna dan Rachma, Yusril mengatakan Firza Huzein juga telah selesai menjalani pemeriksaan.

"Saya belum tahu yang lain, Kivlan, Adityawarman, Bintang kapan keluar. Kami berpisah, tidak tahu ditahan di mana. Tidak saling berhubungan satu dengan yang lain. Kata keterangan penyidik semuanya akan dilepaskan malam ini," ujar Yusril.

Tujuh di antaranya, termasuk Ratna, diduga melakukan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP.

Sementara itu, Dhani dijerat dengan pasal penghinaan terhadap penguasa yang diatur dalam Pasal 207 KUHP. Dua orang lagi, yakni Rizal dan Jamran dijerat Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ratna Sarumpaet Merasa Diperlakukan Sama seperti di Era Orde Baru

Sementara itu Ratna keluar menjelang dini hari pukul 23.55 WIB, Jumat (2/12/2016) malam. Dia dibawa oleh penyidik dari Hotel Sari Pan Pacific pukul 06.30 WIB. Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 14.00 WIB.

Ratna mengaku prihatin melihat kinerja kepolisian. Ia menilai penangkapan terhadap dirinya terlihat tidak profesional.

Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet seusai menemui Ketua KPU DKI Sumarno di Kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016) sore. (Sumber foto: Kompas.com)

"Spesifik pada 1 Desember yang tidak saya hadiri dan saya sama sekali tidak bertanggung jawab. Harusnya tadi 2-3 pertanyaan saya boleh pulang kan, tapi ini dikorek ke mana-mana. Saya prihatin itu," kata Ratna di depan pintu keluar Mako Brimob, Sabtu (3/12/2016).

Terhadap penangkapannya, Ratna menyebutkan teringat pada tahun 1998. Menurut Ratna, dirinya diperlakukan sama pada saat situasi sosial Indonesia sedang memanas di era Orde Baru.

"Tidak ada yang berubah. Katanya mau mereformasi kepolisian ya, apa yang direformasi. Sama saja dijebak, ditangkap, dicocok-cocokin," ujar Ratna.

Polisi menangkap 10 orang pada Jumat pagi. Tujuh orang di antaranya, termasuk Ratna, diduga melakukan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP.

Kuasa Hukum Apresiasi Polisi yang Izinkan Rachmawati Pulang

Kuasa Hukum Rachmawati Soekarnoputri, Aldwin Rahadian, memberikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya yang mengizinkan pulang kliennya.

Rachmawati Soekarnoputri di rumahnya di Jalan Jati Padang Nomo 54A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (12/10/2016).(Sumber foto: Kompas.com)

Penyidik memutuskan menghentikan pemeriksaan dugaan makar terhadap Rachma akibat kondisi kesehatannya.

"Saya apresiasi kepada Polda Metro Jaya yang dengan rasa kemanusiaan melihat bahwa kondisi Bu Rachma tidak memungkinkan untuk maraton pemeriksaan," kata Aldwin di depan Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jumat (2/12/2016).

Aldwin menuturkan, Rachmawati sempat diperiksa kesehatannya oleh dokter dari kepolisian. Rachma, lanjut dia, mengidap hipertensi dengan tekanan darah 230/110.

Selain itu, Rachma memiliki riwayat stroke dan diabetes.

"Harus dirujuk, karena faktor psikologis sehingga harus dirawat oleh dokter pribadinya," ucap Aldwin.

Aldwin menyebutkan, kliennya akan bersikap kooperatif. Bila kondisi kesehatan Rachma telah pulih, kata dia, pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Selain Rachma, orang yang ditangkap yaitu Kivlan Zein, Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, Adityawarman, Jamran, Eko, Rizal Khobar, dan Firza Huzein.

Kivlan Zein Sebut Dirinya Tidak Ditangkap, Tapi Diundang

Sedangkan Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein telah selesai menjalani pemeriksaan di Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Kivlan keluar sekitar pukul 01.30 WIB, Sabtu (3/12/2016) dini hari. Dia dibawa oleh penyidik dari kediamanya pukul 05.00 WIB.

Meski demikian, Kivlan menolak disebut ditangkap oleh penyidik.

Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein.(Sumber foto: Kompas.com)

"Saya tidak ditangkap, cuma diambil saja. Diundang," kata Kivlan di depan pintu keluar Mako Brimob, Sabtu (3/12/2016).

Kivlan menyebutkan, dia ditanya penyidik perihal pertemuan pada 1 Desember di Hotel Sari Pan Pacific. Pertemuan itu dipimpin oleh Rachmawati Soekarnoputri.

"Tentang masalah mendukung GNPF supaya Ahok ditangkap dan ditahan. Kemudian tentang masalah perubahan UUD 45, sidang istimewa itu. Saya tidak hadir," ucap Kivlan.

Selain itu, Kivlan menyebutkan, penyidik menanyakan pertemuan di Universitas Bung Karno tanggal 30 November. Namun, ia juga mengaku tidak hadir dalam acara tersebut.

"Pertemuan Sri Bintang Pamungkas yang ke MPR juga tidak hadir. Pada saat itu saya ada rapat dengan FPI," ujar Kivlan.

Ahmad Dhani Ditanya Penyidik soal Pertemuan di Rumah Rachmawati

Tersangka kasus dugaan makar yang juga calon Wakil Bupati Kabupaten Bekasi, Ahmad Dhani keluar sekitar pukul 01.51 WIB, Sabtu (3/12/2016) dini hari. Dia dibawa oleh penyidik dari Hotel Sari Pan Pasific, Jumat pagi.

Dhani menyebutkan, dirinya dimintai keterangan oleh penyidik terkait pertemuan pada 1 Desember 2016 lalu.

Ahmad Dhani didampingi kuasa hukumnya usai melaporkan Indra Tan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (9/11/2016).(Sumber foto: Kompas.com)

"Tadi ditanyakan masalah konferensi pers tanggal 1, di rumah Rachmawati tanggal 30, dijawab apa adanya," kata Dhani di depan pintu masuk Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Sabtu (3/12/3016).

Menurut Dhani, tidak ada pertanyaan penyidik terkait upaya makar yang dituduhkan padanya. Penyidik hanya mendalami pertemuan di kediaman Rachmawati Soekarnoputri.

"Apa yang disiarkan pada waktu itu. Dan yang disiarkan pada waktu itu adalah berkaitan dengan tuntutan nomor satu, penjarakan Ahok, nomor dua kembalikan UUD 45," ujar Dhani.

Ini Isi Surat Sri Bintang Pamungkas ke MPR dan Mabes TNI Cilangkap

Untuk Sri Bintang Pamungkas ditangkap di kediamannya oleh kepolisian atas tuduhan makar. Saat ini, ia berada di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok.

Istri Sri Bintang Pamungkas, Ernalia Sri Bintang, menolak tuduhan makar yang ditujukan kepada suaminya.

Istri Sri Bintang Pamungkas, Ernalia Sri Bintang di depan pintu Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jumat (2/12/2016)(Sumber foto: Kompas.com)

"Mau makar pakai apa? Korek api, kembang api? Makar kan pakai senjata. Suami saya pakai pulpen dan otaknya," kata Ernalia di depan Marko Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jumat (2/12/2016).

Ernalia menyebutkan, pada tanggal 1 Desember 2016, Bintang hanya mengantarkan surat bersama Dahlia Zein. Surat itu diantarkan Bintang ke Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Markas Besar TNI Cilangkap.

"Surat itu mau minta sidang istimewa dan mengembalikan UUD ke UUD asli. Itu kan hak rakyat," ujar Ernalia.

Kepada awak media, Ernalia menunjukkan surat tersebut. Berikut ini adalah isi surat yang dibawa oleh Bintang.

"Kepada Yth.: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia d/a Gedung DPR/MPR-RI Jl. Jenderal Gatot Soebroto Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini, kami dari kelompok Gerakan Nasional People Power Indonesia, yang merupakan gabungan dari beberapa exponen aktivis, sehubungan dengan situasi tanah air sekarang ini, sudah menyampaikan keinginan kami meminta kesediaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memanggil Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia guna menggelar Sidang Istimewa  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (SI-MPR RI) sesegera mungkin.

Yaitu, dengan maksud menyelesaikan persoalan-persoalan Negara yang dari hari ke hari semakin berbahaya bagi kelangsungan jalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan akhir dari SI-MPR RI itu adalah untuk menghasilkan Ketetapan-ketetapan MPR-RI yang meliputi:

1. Menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 Asli di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

2. Mencabut Mandat Presiden dan Wakil Presiden RI yang sekarang, masing-masing dijabat oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

3. Mengangkat Penjabat Presiden Republik Indonesia yang baru, yang sekaligus menjadi Ketua Presidium Republik Indonesia dengan wewenang menyusun Pemerintah Transisi Republik Indonesia.

Demikian permintaan kami, dengan harapan MPR-RI dapat memenuhinya dengan segera. Terima kasih atas segala perhatian dan kesediaannya.

Hormat saya, Sri-Bintang Pamungkas."

Sumber: Kompas.com
Editor: Udin