BATAMTODAY.COM, Batam - Ikatan Bidan Indonesia (IBI), menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke VI. Bertempat di Swiss Bell Hotel di Harbour Bay, kegiatan yang juga meliputi Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ini diikuti sekitar 3500 bidan se-Indonesia, baik penguris pusat maupun daerah, Rabu (2/11/2016).

Rakernas ini sendiri, dilakukan bertujuan mengevaluasi serta menyempurnakan rencana kerja periode kepengurusan yang sedang berjalan. Serta, menyiapkan usulan-usulan perbaikan perangkat organisasi IBI dan standar-standar kebidanan yang akan disahkan pada Kongres IBI tahun 2018 mendatang.

Ketua Umum IBI yang merupakan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, Anung Sugihantono, mengatakan, kegiatan ini direncanakan dilaksanakan selama lima hari. Meliputi rangkaian berupa, Sidang Organisasi (council meeting) dan Sidang Ilmiah. Selain itu, juga dilaksanakan bersamaan dengan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Bidan.

"Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) bidan, merupakan agenda rutin tahunan Bidan Indonesia, yang diisi dengan pemaparan dari expert dan presentasi makalah berupa telaah literatur maupun hasil penelitian kebidanan yang menampilkan berbagai perkembangan keilmuan kebidanan," ungkapnya.

Tujuan PIT itu lanjut Anung, untuk meningkatkan kualitas bidan atau anggota IBI dengan meningkatkan pengetahuan di bidang Iptek, Pendidikan, Perkembangan Pelayanan dan Kebijakan terkait dengan peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak.

Selain itu, jumlah pendidikan kebidanan saat ini sebanyak 778 program studi. "Program itu terdiri dari Program Studi Pendidikan Vokasi sebanyak 770 program studi, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan sebanyak 3 program studi, dan Program Magister Kebidanan sebanyak 5 program studi," jelasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan bidan profesi, PP IBI telah melakukan advokasi kepada Pemerintah dalam hal ini kemenristekdikti dan Badan PPSDM Kementerian Kesehatan untuk mendukung pembukaan program studi pendidikan profesi bidan dengan catatan tidak menambah program studi baru.

"Tujuannya, agar Program Studi Vokasi Kebidanan yang memenuhi syarat dapat dikonversi/rubah bentuk menjadi Program Studi Profesi Bidan," terangnya.

Sementara Direktur Payanan Kesehatan Primer Kemenkes RI, Gita Maya Koermara, mengatakan, dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap pelayanan kebidanan dan perlindungan hukum terhadap profesi bidan tambahnya, IBI berupaya agar RUU Kebidanan yang telah difasilitasi penyusunannya oleh Pemerintah (Kementerian Kesehatan) sejak tahun 2003 segera dapat disahkan.

Saat ini RUU Kebidanan berada di urutan 33 Prolegnas tahun 2016. "Komisi IX telah membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Kebidanan dan telah aktif melakukan kegiatan seperti mengundang pakar, organisasi profesi dan pihak instansi terkait seperti Kemristekdikti dan Kemkes serta dari kalangan akademisi," paparnya.

RUU di maksudkan agar Bidan Indonesia dapat bekerja dalam kerangka profesional yang terlindungi secara hukum, mendapat dukungan dan memungkinkan mereka memenuhi tugas, fungsi dan perannya. "Dengan demikian, dapat berkontribusi penuh dalam memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta melindungi masyarakat dari praktik personel yang tidak kompeten dan tidak layak," jelas Gita.

Ikatan Bidan Indonesia telah menjadi anggota Ikatan Bidan Internasional / The International Confederation of Midwives (ICM) semenjak tahun 1956. Pada kongres ICM tahun 2014, Indonesia telah ditunjuk menjadi tuan rumah Kongres ICM ke-31 tahun 2020 di Bali.

Editor: Udin