BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Aktivitas pemotongan dan penimbunan lahan bakau di Kelurahan Tanjungpermai, Kecamatan Serikuala Lobam, Bintan,  yang sebelumnya disebut-sebut dilakukan oleh Akok, Developer yang dikenal kebal hukum, kini muncul nama baru, Acua dan Muklis.

Mirisnya, Acua dan Muklis yang dikenal sebagai kontraktor dan pengusaha di Tanjunguban, kembali melakukan penimbunan di lokasi lahan yang sama, sehingga membuat keresahan di tengah masyarakat setempat.

Tokoh masyarakat Bintan Utara, Sahat Simanjuntak kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Selasa (1/11/2016), sangat berharap agar pihak pemerintah tidak bertindak seperti penguasa, tetapi lebih memberikan respon atas keluhan masyarakat. Apalagi sejumlah pekerjaan seperti penimbunan, pemilik lahan serta kontraktor yang melakukan pekerjaan belum memiliki ijin lengkap.

"Harusnya, pemilik lahan serta kontraktor yang mengerjakan, terlebih dahulu memegang ijin lengkap baru bekerja. Jangan hanya berbekal rekomendasi untuk pengurusan di tingkat kabupaten, sudah melakukan pekerjaan. Sebaliknya pemerintah setempat pun harusnya tidak mendiamkan," tegas Sahat.

Hal yang sama disampaikan oleh Yoserizal, Sekertaris Federasi Konstruksi Umum dan Informal (FKUI) KSBSI Bintan. Ia menduga apa yang dilakukan oleh pengusaha dengan cara melakukan pekerjaan sebelum memegang perijinan lengkap, sama halnya sudah melangkahi keberadaan pemerintah.

"Kalau secara kasat mata saja, sepertinya hal tersebut sudah dilakukan berulang-ulang, karena walaupun masyarakat teriak tetap dianggap angin lalu. Artinya tidak bisa disalahkan kalau masyarakat menilai, ada campur tangan oknum tertentu dalam pekerjaan tersebut, sehingha tidak tersentuh oleh hukum," duganya.

Yoserizal menjelaskan, permasalahan perizinan belum keluar namun pekerjaan sudah dilaksanakan bahkan sudah siap, tidak hanya terjadi pada pemotongan dan penimbunan lahan. Namun juga terjadi pada pembangunan beberapa tower jaringan milik perusahaan telekomunikasi yang sudah diakui oleh dinas dan instansi, belum memiliki ijin lengkap, tapi pekerjaan sudah selesai.

"Penomena seperti ini jelas sebuah kelemahan dari pemerintah dan instansi terkait. Sebuah pertanyaan jelas akan timbul, di mana instansi dan aparat penegak hukum. Apakah sudah terlanjur ada di belakangnya sehingga perbuatan seperti ini terus terjadi dan menjadi tontonan bagi masyarakat. Walau pun demikian, masyarakat menunggu kerja nyata aparat penegak hukum untuk mengusutnya," harapnya.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Bintan, Mardiah, yang coba dikonfirmasi sejauh mana perijinan pemotongan dan penimbunan lahan di Tanjungpermai, sampai berita ini diunggah belum memberikan jawaban secara resmi.

Sebaliknya, Kakansatpol PP Bintan, Imron Hanafi, justru menyampaikan belum mengetahui adanya kegiatan pemotongan dan penimbunan lahan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut.

"Kita baru mengetahuinya, kalau ada kegiatan pemotongan dan penimbunan lahan," ujarnya singkat.

Diberitakan sebelumnya, kegiatan penimbunan di lembah hutan bakau, satu-satunya daerah resapan air di Kelurahan Tanjungpermai, Kecamatan Serikuala Lobam, Bintan sempat berhenti. Kini, kegiatan itu dilanjutkan lagi, tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya.

Tanpa kantongi ijin, pengusaha yang dikenal kebal hukum ini terus menimbun bakau yang menjadi derah resapan air warga di Kelurahan Tanjungpermai, Kecamatan Serikuala Lobam, Bintan (Foto: Harjo)

Seorang warga Tanjungpermai yang keberatan namanya dipublikasi mengungkapkan, hari ini kembali ada kegiatan penimbunan hutan bakau di Tanjungpermai. Diduga, untuk kepentingan komersil pribadi para pengembang, hutan bakau yang tadinya tidak ada pemiliknya, namun saat perumahan Tanjungpermai dibangun, tiba-tiba, semuanya sudah hak milik orang, yang tak pernah tinggal dan berdomisili di Tanjungpermai. Padahal, hutan bakau yang ditimbun adalah hutan resapan utama dari saluran air dari pemukiman warga.

"Sebelum ditimbun saja, debit genangan air dari hutan bakau tersebut sudah tak mampu menampung. Apalagi ketika air laut pasang, maka genangan air di bakau tersebut sampai berhari-hari menggenang. Warga dan masyarakat khawatir hal ini mengakibatkan banjir. Masyarakat berharap, kalau masih ada pemerintah, setidaknya tidak mengabaikan masyarakat yang ada di sekitarnya," harapnya.

"Saat ini, masyarakat masih berharap ada solusi yang cepat dan akurat untuk mengatasinya, sehingga pengrusakan hutan bakau tidak terus berlanjut," tambahnya yang diamini oleh sejumlah warga lainnya.

Sementara itu, Lurah Tanjungpermai, Samsudin, kepada BATAMTODAY.COM secara terpisah membenarkan penimbunan di hutan bakau Kelurahan Tanjungpermai kembali dilakukan oleh pihak pengembang. Adapun dasar penimbunan tersebut, apakah sudah mengantongi ijin atau tidak, yang diketahui oleh pihak kelurahan hanya sebatas surat pemberitahuan.

"Kalau di kelurahan yang ada surat pemberitahuan, artinya bukan ijin untuk penimbunan. Selanjutnya apakah pengembang sudah mengurus ijin dan ijinnya sudah dikeluarkan oleh kabupaten Bintan atau Provinsi Kepri, sampai saat ini belum diketahui secara jelas," terangnya.

Baca: Pemotongan Bukit di Jalan Indunsuri Tanjunguban Resahkan Warga

Sementara itu, Camat Serikuala Lobam, Dedi Christian justru kaget mendapatkan info adanya penimbunan kembali yang dilakukan oleh pihak pengembang. Karena menurutnya, penimbunan di lokasi yang sama, sebelumnya sudah diminta untuk dihentikan.

"Kalau penimbunan yang sebelumnya di tempat yang sama, sudah kita perintahkan berhenti. Namun kalau masih berjalan kembali, akan saya kroscek kembali," terangnya.

Sebagaimana diketahui, pemotongan bukit atau cut & fill di Kelurahan Teluklobam untuk penimbunan lahan di Kelurahan Tanjungpermai, kian menjadi-jadi. Pengembang bahkan tidak memperdulikan kerusakan lingkungan serta aparatur daerah setempat.

Pihak pengembang yang disebut-sebut dekat dengan penguasa ini, seolah mengesampingkan berbagai aturan dalam menjalankan usahanya. Cukup hanya berkas pematangan lahan perumahan, pengembang ini bisa melakukan pemotongan bukit tanpa dibekali perizinan, dan berjalan sesuka hati sehingga terkesan kebal hukum.

Informasi yang beredar luas di lapangan, aktivitas cut & fill yang dilakukan PT Cipta Karya Legenda dan PT Meteor Bentan ini, jauh sebelumnya sudah pernah ditegur pihak Satpol PP. Namun, pengembang tersebut langsung menghubungi pejabat tertentu, sehingga aparat yang menegur pun tak berkutik.

"Informasi yang kita terima, dulu pekerjaan penimbunan dan pemotongan bukit tersebut suda pernah ditegur. Tetapi langsung mendapat telepon dari atasannnya, sehingga orang yang menegur pekerjaan tersebut tidak berkutik. Pengembangan pun merasa besar kepala," ujar sumber terpercaya BATAMTODAY.COM, belum lama ini.

Tokoh masyarakat Bintan Utara, Sahat Simanjuntak, sangat menyayangkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Sehingga pihak pengembang, bisa merasa kebal hukum, karena kedekatannya dengan penguasa. Sehingga pengembang, mengabaikan aturan yang sebenarnya.

"Harusnya, bukan masalah kedekatan dengan pejabat yang ditonjolkan, tetapi tetap berpegang terhadap aturan yang berlaku. Semua pihak jelas senang adanya pembangunan, tetapi bukan berarti menghalalkan segala cara," imbuhnya.

Reklamasi atau penimbunan lahan bakau di Kelurahan Tanjungpermai, Kecamatan Serikuala Lobam, Kabupaten Bintan, sama sekali tidak mengantongi izin alias bodong. Meski begitu, aktivitas pemotongan bukit di Kelurahan Teluk Lobam untuk menimbun lahan bakau di Kelurahan Tanjungpermai tersebut masih terus berlangsung.

"Sejauh ini tidak ada selembar berkas apa pun dari Developer, terkait reklamasi atau penimbunan di lembah bukit Tanjungpermai yang dilakukan sejak beberapa waktu lalu," ungkap Samsudin, Lurah Tanjungpermai kepada BATAMTODAY.COM, Kamis (6/10/2016).

Samsudin menyampaikan, sejak menjabat sebagai Lurah Tanjungermai, ia sudah melakukan kroscek berkas lama atau berkas sebelum dia menjabat sebagai Lurah, terkait perizinan reklamasi bakau di wilayah kerjanya itu. Namun semua pegawai kelurahan tidak ada yang mengetahuinya.

"Informasi yang kita terima, justru Yose Andrian, mantan Sekretaris Lurah secara individu yang memegang berkas atau pengurusan pekerjaan Developer itu. Walaupun sudah dikonfirmasi, pihak Developer dan mantan Seklur Tanjungpermai, belum memberikan berkas atau dokumen," tambahnya.

Hal senada disampaikan oleh Ali Murtopo, Lurah Teluklobam. Menurutnya, walaupun Yose Andrian mantan Seklur Tanjungpermai menyatakan memiliki izin reklamasi dan pemotongan serta penimbunan, namun sampai saat ini pihak kelurahan belum memegang surat atau bukti, terkait perizinan sebagai dasar pengembang melakukan aktivitas di dua kelurahan tersebut.

"Katanya Developer memiliki izin lengkap, namun kelurahan sama sekali belum pernah melihat izin apapun yang dimaksud. Kita masih terus melakukan kroscek kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh Yose, baik sebagai mantan Seklur atau mengatas-namakan Developer," katanya.

Pengembang yang melakukan pemotongan bukit berdalih, pekerjaan itu untuk pematangan lahan di Perumahan Bukit Mas, Kelurahan Teluklobam, serta digunakan untuk menimbun lembah di Kelurahan Tanjungpermai.

Diduga memanfaatkan peralihan kewenangan dari Pemkab Bintan ke Provinsi Kepri yang dianggap masih tahap transisi, izin penimbunan dan pemotongan bukit yang berjalan sekitar lebih dari satu bulan itu hanya berpegang pada pemberitahun kepada aparat pemerintah setempat.

Sebelumnya, Yose Andrian mantan Sekretaris Lurah Tanjungpermai yang saat ini pindah tugas ke Kelurahan Kotabaru mengatakan, perumahan Bukit Mas di Kelurahan Teluklobam, sudah ada dokumen lingkungan (UKL UPL) untuk pematangan lahan atau pemotongan bukit.

Sementara itu, untuk penimbunan di Kelurahan Tanjungpermai yang diambil dari pemotongan bukit di perumayan Bukitmas, sudah ada pemberitahuan dari Developer kepada RT, RW, Lurah, Camat serta Kepolisian. Selain itu, sudah berkoordinasi dengan Badan Perizinan Bintan.

"Sesuai info dari mereka, berdasarkan Undang-undang yang baru, Badan Perizinan Bintan tidak lagi mengeluarkan izin timbun dan dialihkan ke Propinsi," terangnya.

Yose yang mengaku selalu mengarahkan Developer untuk melakukan pengurusan izin di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Propinsi Kepri, Dinas PU dan Dinas Pertambangan sudah ditanya dan info terakhir saat itu belum ada yang namanya izin timbun.

"Namun pihak Developer tetap menyetorkan pajak ke UPT DPPKD Bintan. Tetapi lebih jelasnya silahkan hubungi pihak Developer," tambahnya.

Editor: Udin