BATAMTODAY.COM, Bogor - Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (7/2/2025).

Momen ini menjadi sejarah baru bagi sistem pertahanan Indonesia, karena untuk pertama kalinya setelah 22 tahun sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, DPN akhirnya terbentuk dan mulai menjalankan perannya secara resmi.

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan pertahanan merupakan pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengutip konstitusi yang menempatkan perlindungan rakyat dan kedaulatan negara sebagai tujuan nasional tertinggi.

"Keberadaan suatu negara bergantung pada kemampuannya untuk bertahan. Oleh karena itu, pertahanan bukan sekadar kebutuhan, melainkan fondasi utama bagi keberlangsungan bangsa," ujar Presiden, demikian dikutip laman Setkab.

Sidang perdana ini juga menjadi momentum bagi DPN dalam merancang strategi pertahanan jangka panjang. Ketua Harian DPN yang juga Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa tugas utama DPN adalah memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis kepada Presiden, termasuk menyusun kebijakan pertahanan nasional untuk periode lima tahun ke depan.

"DPN akan berperan dalam mengatasi berbagai tantangan nasional yang berdampak pada kedaulatan negara, dengan merumuskan solusi kebijakan yang adaptif dan strategis," kata Sjafrie, dalam laporannya.

Dengan situasi geopolitik global yang semakin kompleks, pembentukan DPN menjadi langkah strategis dalam memastikan Indonesia memiliki sistem pertahanan yang kuat, adaptif, dan siap menghadapi berbagai ancaman di masa depan.

Sidang ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sejumlah Menteri Kabinet, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta para pejabat tinggi negara lainnya.

Keberadaan DPN diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga menjadikan Indonesia lebih siap menghadapi tantangan global, sekaligus memastikan kedaulatan dan keamanan rakyat tetap terjaga di tengah dinamika dunia yang penuh ketidakpastian.

Editor: Gokli