BATAMTODAY.COM, Rotterdam - Lembaga lingkungan Greenpeace menuding salah satu perusahaan sawit terbesar di dunia, IOI Group, mendapat pasokan minyak sawit dari perusahaan-perusahaan yang membakar hutan dan lahan.

Untuk mendesak IOI Group memutus kontrak dengan perusahaan-perusahaan itu, sejumlah aktivis Greenpeace menutup akses keluar-masuk minyak sawit grup IOI di pelabuhan Rotterdam, Belanda pada Selasa (27/09) pagi.

Delapan aktivis Greenpeace bersama dua warga Indonesia menambatkan kapal Greenpeace, Esperanza, di belakang
penyulingan minyak milik IOI untuk mencegah pemindahan minyak sawit dari tanker minyak.

Dua warga Indonesia ini, Nilus Kasmi dan Adi Prabowo, datang dari Kalimantan Barat untuk memprotes praktik bisnis IOI.

Mereka mengklaim perusahaan-perusahaan sawit yang terkait dengan IOI terlibat deforestasi, kebakaran lahan gambut dan masalah sosial yang membawa banyak kerugian bagi keluarga mereka.

Menanggapi tuntutan itu, IOI menyatakan bertanggung jawab sebagai produser dan pedagang minyak sawit dan menerima tantangan Greenpeace untuk menggunakan suara dan pengaruhnya untuk mencapai hasil yang diinginkan baik oleh IOI dan Greenpeace.

"Untuk itu kami meminta rekan para pemain industri untuk bersama-sana dan mencapai perjanjian atas solusi yang akan menciptakan suplai berkelanjutan dari komiditi yang paling banyak digunakan di dunia."

Greenpeace menuntut komitmen IOI untuk hanya mengambil minyak sawit dari perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan deforestasi, eksploitasi lahan gambut dan tidak terlibat konflik sosial

Kepada BBC Indonesia, Yeo Lee Nya dari IOI mengatakan bahwa meski berat, IOI harus memandang hal itu sebagai hal positif untuk memajukan industri sekaligus meminimalisasi dampak buruk lingkungan hidup.

IOI Group adalah perusahaan kelapa sawit ketiga terbesar di dunia. Berbasis di Malaysia, grup ini memiliki unit bisnis dari kebun kelapa sawit hingga pabrik-pabrik minyak kelapa sawit dan turunannya. Produk turunan kelapa sawit ini disuplai ke pasar di Eropa dan Amerika Serikat.

Dalam laporannya, Greenpeace menyebut IOI mendapat pasokan minyak sawit dari perusahaan-perusahaan yang melakukan dereforestasi.

Padahal, pada awal tahun, IOI telah berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi, eksploitasi gambut dan menghormati hak-hak masyarakat bukan saja di konsesi di bawahnya, namun juga memberlakukan aturan itu pada semua perusahaan yang memasok minyak sawit ke mereka atau yang disebut sebagai third party suppliers.

Yuyun Indradi, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia berkata tujuan laporan Greenpeace adalah untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang sudah memberikan komitmen untuk benar-benar menjalankan komitmennya dengan mengawasi dan memonitor agar rantai pasokan iterbebas dari deforestasi, eksploitasi gambut dan konflik sosial atau tidak.

“Kita meminta IOI untuk mengecek. Respons IOI adalah memutus kontrak tapi ada juga yang sedang dalam proses negosiasi. Yang kita harapkan adalah diputus dulu (kontraknya) sampai perusahaan-perusahaan itu berlaku baik”, kata Yuyun Indradi. Selain itu, Greenpeace juga meminta perusahaan-perusahaan klien IOI untuk memutus kontrak dengan IOI.

“Lebih dari 24 perusahaan sudah putus kontrak dengan IOI yang artinya IOI kehilangan banyak klien. Perusahaan-perusahaan yang putus kontrak itu adalah perusahaan konsumen yang cukup besar seperti Unilever, Nestle, dan sebagainya,” terang Yuyun.

Produk turunan minyak sawit banyak digunakan sehari-hari, dari biskuit dan cokelat hingga shampoo dan bedak bayi.
Perusahaan yang diklaim terlibat.

Dalam laporan Greenpeace ada enam perusahaan sawit bermasalah yang terlibat perdagangan dengan IOI. Keenam
perusahaan ini mencakup ANJ Agri, Eagle High Plantations, Goodhope, Indofood Agri, Korindo dan Tabung Haji Plantations. Dari enam perusahaan itu, ada yang menyuplai IOI secara langsung, ada juga lewat pihak ketiga.

Korindo menyangkal laporan Greenpeace yang menyebutkan mereka melakukan pembakaran hutan di Papua. J Andre Roberto, Corporate HRD Korindo berkata bahwa Korindo selalu membuka lahan dengan cara mekanis dan sama sekali tidak menggunakan api.

"Kita selalu menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan yang luas. Sebagai bukti bisa dilihat saat Korindo tidak termasuk ke daftar perusahaan yang dijatuhi sanksi pemerintah yang dirilis oleh KLHK", kata Andre Roberto.

Sebelumnya, LSM Mighty juga pernah melaporkan Korindo melakukan pembakaran hutan di Papua, namun Andre Roberto berkata foto udara dari LSM Mighty tidak pasti dan perlu diverifikasi sumber foto dan lokasi foto tersebut

"Kami sudah pernah meminta bukti-bukti mengenai sumber foto-foto tersebut namun sejauh ini belum ada tanggapan", kata Andre Roberto.

Dari Juli hingga Oktober 2015 kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia terjadi di lebih dari dua juta hektar areal. Asap yang disebabkan kebakaran lahan ini diperkirakan menyebabkan kematian prematur lebih dari 100.000 orang di seluruh Asia Tenggara pada 2015, menurut penelitian Universitas Harvard dan Columbia yang diterbitkan pekan lalu.

Bank Dunia memperkirakan biaya dari kebakaran hutan tahun lalu mencapai US$16 miliar (Rp 210 triliun) atau dua kali lebih besar dari perkiraan kontribusi ekonomi dari ekspor bruto minyak sawit Indonesia pada 2014.

Greenpeace melaporkan, area perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah meningkat dua kali lipat dalam 15 tahun, dari empat juta hingga delapan juta hektar. Pada 2020 diperkirakan akan ada lima juta hektar lahan baru.

Sumber: BBC Indonesia
Editor: Dardani