BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Akibat Defisit dan berkurangnya DBH Migas, DAU dan Dana DAK mengakibatakan program kegiatan pembangunan dari biaya modal untuk pembangunan sarana dan prasarana di Perubahaan APBD 2016 Provinsi Kepri berkurang. Selain program kegiatan Pemerintah, proyek aspirasi Dewan, yang diajukan masyarakat saat reses DPRD juga banyak yang ditunda dan dilakukan pemotongan.

Dengan berkurangnya kegiatan dalam Perobahan APBD ini, mengakibatkan sejumlah PNS di masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Kepri juga akan santai dan duduk diam alias makan gaji buta.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bapeda) Kepri, Naharudin sebagai Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) APBD-P 2016 Provinsi Kepri, membenarkan adanya pengurangan kegiatan dalam APBD Kepri itu.

Namun demikian, dia membantah akan membuat PNS tidak bekerja atau makan gaji buta, hanya saja pelaksanan kegiatan akan mengalami pengurangan dibanding tahun sebelumnya.

"‎Secara umum persentase belanja langsung di APBD-P 2016 mencapai 57 persen, dan belanja tidak langsung atau rutin 43 persen. Kalau besaran totol belanja modal dan belanja pegawai, nanti setelah KUA-PPAS APBD-P itu diserahkan ke DPRD," ujarnya di Tanjungpinang.

Naharudin juga menambahkan, selain kegiatan pembangunan sarana dan prasaran dalam belanja tidak langsung APBD, Belanja Modal di dalam belanja langsung juga ada yang dimasukan seperti, beasiswa, dan dana hibah dari APBD.

Mengenai pelaksanaan pengajuaan APBD-P 2016 itu ke DPRD untuk dilakukan pembahasan, Naharudin mengatakan, hingga saat ini masih dilakukan finalisasi penyusunan, sejumlah kegiatan yang ditunda ke APBD murni 2017 serta dirasionalisasi.

"‎Sampai sekarang masih dilakukan perhitungan di Tim TAPD. Atas sejumlah pergeseran kegiatan Dinas dan SKPD, hingga perlu, kembali dilakukan perhitungan dalam rangka rasionalisasi," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, seiring dengan defisitnya APBD Kepri, akibat berkurangnya dana DAU, serta tidak tercapainya target PAD Kepri, dari Rp1,2 Triliun sebelumnya menjadi hanya Rp900 miliar, mengakibatkan besaran APBD Kepri, dari Rp3,056 triliun tinggal hanya Rp2,7 triliun dalam APBD-P 2016.

Dengan total defisit Rp487 miliar, memaksa pemerintah melakukan rasionalisasi kegiatan berdasarkan program yang tidak terlalu penting dan bukan merupakan unggulan.

Naharudin mengatakan, dana pengentasan kemisikinan juga disesuaikan dan mengalami pengurangan, sehingga tinggal Rp75 milliar, demikian juga perhitungan gaji pegawai yang sebelumnya dialokasikan Rp20 m‎iliar sebelumnya, disiapkan hanya Rp15 miliar.

"‎Yang terpenting, tambah Naharuddin, alokasi dana tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang merupakan kewajiban Provinsi Kepri kepada Kabupaten Kota, tetap dialokasikan di APBD Peorbahan 2016 ini," ujarnya.

Kegiatan Proyek Aspirasi Dewan Juga Ditunda ‎

Di tempat terpisah,  Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, akibat defisit, selain sejumlah kegiatan pemerintah, proyek kegiatan Aspirasi Dewan, yang sebelumnya diajukan masyarakat dari hasil reses DPRD, juga banyak yang dipotong dan dilakukan penundaan.

Hal itu, telah disepakati dalam Pra-Pembahasan Banggar dengan TAPD Kepri sebelumnya. Pengurangan dan rasionalisasi sejumlah kegiatan di SKPD, disebabkan terjadinya pengurangan sektor penerimaan daerah.

"Saat ini tinggal penyusunan daftar kegiatan yang dirasionalisasi, dan tidak dapat dilaksanakan akibat penerimaan APBD yang defisit. Termasuk dana Aspirasi program pembangunan yang diajukan masyarakat melalui DPRD juga banyak yang ditunda," ujarnya.

Dalam pra-pembahasan Banggar dan TAPD Provinsi Kepri, tambah Jumaga, juga telah disepakati agar pemerintah tidak melakukan pelelangan proyek kegiatan, yang mengakibatkan beban hutang pada pihak ketiga. Sehingga pelaksanaan program kegiatan, dilakukan sesuai dengan kemampuan APBD.

"Mudah-mudahan pada Selasa minggu depan, setelah Lebaran Idul Adha, KUA-PPAS, dapat segera diserahkan Pemerintah ke DPRD, guna dilakukan pembahasan," ujar Jumaga.

Selanjutnya, pada Rabu (14/9/2016), langsung dapat dilakukan penandatangan MoU dan selanjutnya penyampaiaan Nota Keuangan, guna dilakukan pembahasan di tingkat Banggar, serta antar Komisi.

"Kami targetkan, kalau minggu depan KUA-PPAS Perobahan APBD 2016 itu diajukan pemerintah, maka pelaksanaan pembahasan di DPRD akan dilakukan dengan cepat, hingga, sebelum akhir September 2016 Perobahaan APBD tersebut sudah dapat disahkan," ujarnya.

Setelah pembahasan Perobahaan APBD 2016, kata Jumaga lagi, DPRD ‎juga mengharapkan, agar Pemerintah Kepri Segera menyerahkan Ranperda APBD Murni 2017. Sehingga pelaksanaan pembahasan segera dapat direncanakan dengan pengajuan sejumlah Perda lainnya.

"Setelah Perobahan APBD 2016 ini, kita juga meminta Pemerintah agar segera mengajukan Ranperda APBD 2017. Dan DPRD menargetkan sebelum akhir 2016, 4 Perda lainnya seperti RPJMD, Perda Susunan Prangkat Daerah atau SOTK, dan RTRW, serta APBD Murni 2017 ini akan dapat selesai dan disahkan sebelum akhir 2016 ini," ujarnya.

Editor: Udin