BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Latar belakang dan jejak kasus dari orang yang akan menduduki kursi dalam struktural Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Bintan, harus menjadi pertimbangan, selain profesionalisme dan kapabilitas. Apalagi dengan kondisi dunia investasi di Bintan saat ini, yang cenderung lesu dalam beberapa tahun terakhir.

Tokoh masyarakat Bintan, Sahat Simanjuntak, menilai dengan adanya riak-riak dan persepsi miring dari publik terkait penunjukan pejabat BPK FTZ Bintan, akan menjadi pertanyaan terkait track rekord pejabat yang ditunjuk bagi dunia investasi di Bintan.

"Memang sah-sah saja mantan narapida menjabat di salah satu badan, tetapi jelas terkesan lain di mata masyarakat. Belum lagi, apabila dikaitkan dengan kasus yang mengantarkannya sebagai narapida. Apalagi kaitannya dengan kondisi lahan yang ada di Bintan saat ini, serta jabatan yang masih dipegangnya di PT BIS hingga saat ini," imbuhnya.

Menurutnya, Azirwan pernah tersangkut kasus korupsi pengalokasian hutan lindung yang mengakibatkan kerusakan Hutan Lindung di Bintan hingga kritis.

Pada tahun 2005 saja, dari seluas 4.355 Ha Hutan Lindung yang terdapat di Bintan, sudah 35,85 persen atau 1.563 Ha Hutan Lindungnya yang kritis. Adapun lokasi kerusakan Hutan Lindung di Bintan pada tahun 2005 tersebut, terjadi di Hutan Lindung Sungai Pulai 338 Ha, Gunung Lengkuas 428 Ha, Gunung Kijang 225 Ha, Gunung Bintan Besar dan Gunung Bintan Kecil 84 Ha dan Sungai Jago 488 Ha.

Menurutnya, kerusakan juga terjadi pada hutan mangrove yang diakibatkan aktivitas pembangunan dan meningkatnya eksploitasi hutan bakau. Bahkan ekosistem terumbu karang dari 16.860,50 Ha luas terumbu karang yang terdapat di perairan Bintan dan sekitarnya, 74 persen berada dalam kondisi sudah rusak dan diperkirakan hanya 26 persen dalam kondisi baik.

"Pengeksploitasian Hutan Lindung dan penambangan pasir darat masih terus berlanjut hingga saat ini.
Berapa hektar lagi Hutan Lindung yang tersisa di Bintan?. Jangan sampai ke depan dengan alasan investasi, justru pengesploitasian terjadi," harap Sahat Simanjuntak yang juga salah satu Dewan Pertimbangan Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kepri ini.

Sahat Simanjuntak juga salah satu Dewan Pertimbangan Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kepri (Foto: Harjo)

Hanya saja, Bupati Bintan Apri Sujadi yang coba dikonfirmasi terkait SK BP Kawasan FTZ Bintan yang sudah ditandatangani Gubernur Kepri terhitung 1 Agustus lalu, dengan Ketua BP Kawasan FTZ Bintan dijabat oleh Azirwan, yang saat ini menjabat Komisaris Utama PT Bintan Inti Sukses (BIS), hingga berita ini diturunkan, belum memberikan jawaban secara resmi.

Padahal sebelumnya, apa pun hasilnya jelas akan memberikan dampak langsung kepada pengusaha dan buruh. Sayang, pembahasannya terkesan tertutup. Pihak pemegang kebijakan tidak melibatkan unsur yang justru akan langsung bersentuhan langsung dengan hasil kebijakan BP FTZ itu sendiri.

"Kalau mau BP FTZ Bintan ke depan bisa bekerja secara maksimal, kenapa unsur yang akan menerima dampaknya langsung tidak pernah dilibatkan. Harusnya untuk memaksimalkan kinerjanya, harus dikaji benar-benar dan dilakukan secara terbuka," ujar T Sianturi, Penasehat Dewan Pengurus Cabang Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Bintan kepada BATAMTODAY.COM, Rabu (10/8/2016).

Sianturi yang juga mantan anggota DPRD Bintan itu menambahkan, demi perkembangan dunia investasi di Bintan, sudah seharusnya dalam menentukan struktur BP FTZ Bintan tidak hanya sekedar menunjuk, namun lebih melihat tingkat profesional dan track record calon yang akan menduduki struktur BP.

"Harusnya unsur pemerintah melibatkan unsur pengusaha dan buruh yang nantinya akan menerima dampak dari buah kebijakan dari pengurus BP FTZ. Sehingga BP FTZ bisa berjalan sesuai dengan harapan para calon investor, mengingat antara pengusaha dan buruh jelas dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan," imbuhnya.

"Jangan tiba-tiba sudah ada pergantian dan ada struktur organisasi. Hal tersebut jelas akan membingungkan dunia investasi, serta menimbulkan sebuah pertanyaan di tengah masyarakat. Apalagi setelah publik mengetahui track record dari orang yang ditunjuk untuk mengisi struktur oragnisasi BP FTZ Bintan," tambahnya lagi.

Sianturi menegaskan, BP FTZ Bintan membutuhkan orang yang benar-benar faham dengan kondisi investasi Bintan saat ini dan untuk memajukannya ke depan. Tentunya, yang bisa adalah orang-orang yang benar-benar profesional dan memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya. Sebaliknya yang paling penting dari hasil sebuah kajian secara terbuka. Sehingga tidak memunculkan nilai negatif bagi publik.

"Jangan menciptakan yang justru makin meningkatnya krisis kepercayaan dari publik kepada pemangku jabatan. Karena hal tersebut jelas selain berdampak pada dunia investasi, juga akan meningkatnya jumlah penggangguran, karena semakin sedikitnya peluang kerja," terangnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Bintan, Umar Ali Rangkuti.Menurutnya, tidak hanya Ketua BP FTZ Bintan yang harus dikaji, termasuk struktur lainnya. Sehingga satu sama lainnya bisa saling mendukung untuk kemajuan daerah. Artinya, tidak cukup hanya sekedar menunjuk, apalagi ada kesan karena kedekatan dan faktor balas jasa.

"Kalau hanya sebatas faktor kedekatan dan balas jasa, jelas ke depan kinerja BPK yang diharapkan menjadi corong kemajuan investasi, tidak akan bisa maksimal. Salah satu contoh isu terpilihnya Azirwan selaku Ketua BPK FTZ yang baru, yang juga menjabat sebagai komisaris PT BIS, menjadi sebuah pertanyaan apakah perusahaan BUMD tersebut sudah maju dan berkembang," ujarnya.

Harusnya, sebelum lebih jauh masalah penentuan struktur BP FTZ Bintan, sebaiknya melibatkan semua unsur, baik pemerintah, pengusaha dan unsur lainnya. Sehingga penentuan strukturnya tidak terkesan asal jadi dan hanya sebatas melengkapi struktur semata tanpa bisa bekerja secara maksimal.

"Hal tersebut sangat diharapkan menjadi bahan pertimbangan, sebelum menjadi permasalahan yang lebih serius. Karena semua berharap, keberadaan BPK FTZ bisa memberikan dampak yang lebih positif terhadap dunia investasi di daerah ini," harapnya.

"Semua harus dikaji secara terbuka dan secara profesional, bila perlu dilakukan tes dan proper test serta. Track record calon juga harus menjadi pertimbangan. Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dari publik," katanya lagi.

iberitakan sebelumnya, walaupun Gubernur Kepri sebagai Ketua Dewan Kasawan FTZ Kepri telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Azirwan sebagai Ketua BP Kawasan FTZ Bintan menggantikan Mardhiah sebagai pejabat lama, namun penunjukan itu disinyalir beraroma Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pasalnya, Azirwan yang dulunya Sekda Bintan itu memiliki track record yang kurang baik dan bahkan berstatus mantan terpidana beberapa tahun, terkait dugaan suap dengan Al-Amin Nasution, mantan anggota DPR RI terkait alih fungsi hutan lindung di Bintan. Namun hingga saat ini, status hutan lindung di Bintan belum ada kejelasan.

"Permasalahan status hutan lindung di Bintan, belum ada kejelasan secara yuridis dan de fakto," ungkap Zainal aktivis Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) Bintan, Selasa (9/8/2016).

”Kita minta Bupati Bintan melakukan penunjukan Ketua BP Kawasan FTZ Bintan yang bersih dari indikasi KKN. Bila perlu dilakukan penyaringan melalui fit and proper test. Lalu diumumkan ke publik agar tidak terkesan bagi-bagi kursi dinasti,” tambahnya.

Selain itu, berdasarkan SK Dewan Kawasan FTZ Kepri, Wakil Ketua BP Kawasan FTZ Bintan juga dijabat oleh HM Umar Saleh, yang dulunya pernah sebagai Kepala BUMD Kabupaten Bintan, setelah masa kepemimpinan Dalmasri Syam, sehingga sangat kental muaranya indikasi KKN tersebut.

Dari data yang diperoleh, SK BP Kawasan FTZ Bintan sudah ditandatangani Gubernur Kepri terhitung 1 Agustus lalu dengan Ketua BP Kawasan FTZ Bintan dijabat oleh Azirwan, yang saat ini menjabat Komisaris Utama PT Bintan Inti Sukses (BIS).

Tak hanya itu, anggota BP Kawasan FTZ Bintan itu antara lain Yurioskandar dan Radief Anandra mantan anggota DPRD Bintan, Juni Rianto Kadis PU dan Abi Manyu yang masih menjabat sebagai Sekretaris BPMPD Bintan.

"Ini terkesan perombakan bagi-bagi kue paska Pilkada timses calon Bupati Bintan 9 Desember 2015 lalu," papar sumber lainnya, yang enggan disebutkan namanya.

Harusnya kata sumber lagi, BP Kawasan FTZ Bintan diisi orang-orang yang profesional dan proporsional, sesuai disiplin ilmu dan kecakapan. Bukannya karena faktor kedekatan secara pribadi dan kerabat.

Editor: Udin