BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kepala Bapeda Kepri, Naharudin, membantah alokasi dana untuk penyusunan RPJMD 2016-2021 Provinsi Kepri menghabiskan anggaran Rp2,3 miliar lebih. Namun saat ditanya berapa dana persisnya, Naharudin justru mengaku tidak ingat.

"Tidak ada segitulah, jangan digabung-gabungkan, karena kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Musrembang APBD dan Musrembang RPJMD itu berbeda. Untuk persisnya berapa dananya saya kurang tahu, tanya KPA dan bendaharanya saja, karena saya hanya mengetahui kebijakanya saja," ujar Naharudin menjawab BATAMTODAY.COM di Gedung DPRD, Senin (8/8/2016).

Ditambahkannya, permasalahan RPJMD yang ditolak DPRD Kepri tidak menyangkut dengan substansi naskah akademik dan penyusunan. Tetapi karena ada pendapat dan pemikiran dari fraksi-fraksi di DPRD Kepri yang menginginkan adanya perbaikan.

• Baca juga: Ranperda RPJMD Kepri 2016-2021 Telan Anggaran Rp2,3 Miliar Lebih

"Dan hal itu perlu dibahas bersama dan dengan adanya pertemuan dengan seluruh fraksi dengan pemerintah, serta tim dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, hingga sudah tidak ada masalah," lanjutnya.

Ditanya mengenai keterlibatan Undip dalam penyusunan serta membuat naskah akademik dalam penyusunan Ranperda RPJMD Kepri, yang sebelumnya sempat ditolak dan diminta perbaikan oleh Dewan itu, Naharudin mengaku hanya kerja sama MoU koordinasi dan konsultasi.

"‎Naskah akademis kami buat dan siapkan sendiri bersama dengan Biro. Pelibatan Universitas hanya melakukan konsultasi berdasarkan MoU yang sifatnya koordinasi dan konsultasi," jelasnya.

Hal ini semakin membingungkan, mengingat adanya biaya Rp217 juta untuk belanja tenaga ahli, instruktur dan narasumber, dari Rp875 juta alokasi dana yang dihabiskan Bapeda Kepri dalam Penyusunan Ranperda RPJMD Kepri 2016-2021 itu.

Editor: Dardani