TANJUNGPINANG, batamtoday - Kecewa pihak PT Harmandi Pranaupaya mangkir hadir  puluhan nelayan Kecamatan Gunung Kijang melanjutkan aksi demo di Susi Resort yang merupakan posko pengangkatan MT AB 9. Di tempat itu, sejumlah warga bahakan sempat bersitegang dengan Asisten Operasional (Asop) Lantamal IV Tanjungpinang Kolonel Laut Pelaut Gig JM Sipasuta yang dinilai warga memihak pada perusahaan.

Dalam kesempatan itu, warga nelayan juga sempat meminta pernyataan secara tertulis dari pihak perusahaan yang saat itu terkesan diwakili oleh TNI-AL untuk tidak beroperasi sampai proses penyelesaian kompensasi terhadap nelayan selesai. Namun ditolak oleh JM Sipasuta dengan alasan tidak berkompeten untuk memberikan.

"Saya di sini hanya untuk membantu, karena kebetulan saya ditunjuk dan dituakan, dalam hal pelaksanaan pengamanan pengangkatan bangkai kapal ini. TNI-AL diminta sebagai pengamanan, dan kami diperintah langsung dari Mabes TNI-AL," ujar Sipasuta.

Tidak menemukan titik solusi, akhirnya, warga nelayan pendemo membubarkan diri, dan menyatakan akan menindaklanjuti permasalahan tuntutan mereka dengan Pemerintah Daerah dan BLH.

Ketua HNSI Bintan Mbay mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan tidak hadirnya pihak perusahaan atas tuntutan yang diajukan warga, malah sebaliknya, yang ada justru aparat militer, yang seolah-olah berada dalam pihak perusahaan. Namun tidak dapat memberikan solusi.

"Kita sangat kecewa dengan pertemuan ini, sebenarnya kita tidak ingin bersitegang dengan TNI-AL, tetapi asisten Opersional Lantamal IV yang hadir dalam pertemuaan, seolah-olah berperan sebagai pengurus dari perusahaan," kata Mbay.

Sementara itu, JM Sipasuta yang dikonfirmasi wartawan mengatakan kehadiran dirinya dari TNI-AL adalah dalam hal melakukan pengamanan. Namun saat ditanya mengapa TNI-AL sampai mengurusi protes nelayan, Sipasuta berkilah kalau pihaknya hanya membantu.

Dalam kesempatan itu, Sipasuta dalam kapasitasnya sebagai Asop Lantamal IV bersama sejumlah anggota TNI lainnya juga menyarankan pada warga agar tidak bertindak anarkis. Dan apabila ditemukan adanya pencemaran, hendaknya pihak nelayan dapat membuktikan dengan cara mengambil sample serta dokumentasi berupa foto pencemaran tersebut.

"Nelayan saya ajari, kalau ada pencemaran silakan dituntut, tetapi nelayan juga harus punya bukti berupa foto maupun video, itu yang saya bilang," kata Sipasuta.