BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Setelah PT Indosing Lobam yang mengerjakan pembangunan PLTU Lobam dideadline satu minggu karena tidak melaporkan aktivitas perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), kini beberapa perusahaan yang diberi pekerjaan oleh PT Indosing diwajibkan untuk melaporkan aktivitasnya.

"Indosing kita berikan waktu satu minggu untuk melaporkan kegiatan, karena sejak beroperasi dengan mempekerjakan sejumlah TKA tidak dilaporkan. Saat ini pihak manajemen Indosing sudah datang dan laporannya sedang dalan proses," ungkap Kepala Disnaker Bintan, Hasfarizal Handra, kepada BATAMTODAY.COM, Jumat (27/5/2016).

Hasfarizal menjelaskan, karena laporan Indosing sedang diproses, kini giliran beberapa subkontraktor yang mendapatkan pekerjaan dari PT Indosing, juga diwajibkan segera melaporkan aktivitasnya. Dan apabila dalam waktu dekat tidak melaporkan, maka Disnaker akan mengambil tindakan secara tegas.

Sebaliknya, kepada pihak Indosing apabila nantinya subkontraktor tidak melaporkan, maka Disnaker meminta agar Indosing meninjau ulang kontrak kerjanya.

"Kita akan mengambil tidakan tegas apabila subkontraktor Indosing tidak melaporkan kegiatannya. Dan kepada Indosing yang saat ini laporannya masih dalam proses, juga harus meninjau ulang kontrak kerja yang diberikannya itu," tegas Hasfarizal.

Hasfarizal juga mengimbau perusahaan lain yang ada di Bintan untuk melaporkan aktivitas perusahaannya jika sampai saat ini belum melaporkan aktivitasnya.

Diberitakan sebelumnya, tidak dilaporkannnya penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT Indosing yang mengerjakan proyek pembangunan PLTU di Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam menjadi sebuah catatan buruk karena sudah melangkahi dan mengangkangi keberadaan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bintan.

"Indosing hanya berpegang karena memiliki IMTA dan Kitas, tetapi tidak melaporkan aktivitasnya di tempat mereka beraktivitas. Artinya Indosing, sudah mengacuhkan keberadaan pemerintah daerah," tegas Andi Masdar Paranrengi, Ketua Gerakan Rakyat Kepri Sukses (Gerak Keris) Bintan kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Sabtu (21/5/2016).

Bukan hanya keberadaan TKA yang tidak dilaporkan, namun termasuk perusahaan subkontraktor di bawah naungan PT Indosing juga tidak pernah dilaporkan. Hal ini, menurut Andi sudah salah kaprah dan terlalu mengesampingkan keberadaan daerah tempat perusahaan beraktivitas.

"Apapun alasannya, azas adat ketimuran, dimana bumi di pijak di situ langit di junjung. Ini belum berbicara masalah keberadaan warga tempatan, apakah mendapatkan porsi. Logikanya kalau pemerintah daerah saja dikesampingkan, jelas masyarakat bawah hanya bisa menjadi penonton," tegasnya.

Terkait dengan permasalahan ini, selain menjadi catatan buruk bagi pemerintah, juga harus dijadikan acuan untuk kedepan sehingga pengawasan terhadap keberadaan TKA dan aktivitas perusahaan bisa tetap melekat.

"Semoga aparat penegak hukum dan instansi terkait, tidak tinggal diam. Demi tegaknya aturan dan kemajuan daerah kedepan," harapnya.

Sebelumnya, proyek pembangunan PLTU yang dikerjakan oleh PT Indosing di Kawasan Industri Bintan ( KIB) Lobam, terancam gagal karena setelah dilakukan kroscek langsung ke lapangan oleh Disnaker Bintan yang didampingi oleh anggota Polres Bintan, pihak perusahaan memang belum melaporkan kegiatannya kepada pemerintah.

"Kita tidak bermaksud untuk menghambat pembangunan untuk kemajuan daerah. Tetapi semua harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi beraktivitas berbulan-bulan justru belum melaporkan kegiatan, baik masalah tenaga kerja serta perusahaan subkontraktor yang ada di bawah naungan PT Indosing," tegas Hasfarizal Handra, Kepala Dinas Tenaga Kerja Bintan kepada BATAMTODAY.COM di Lobam, Jumat ( 20/5/2016).

Editor: Udin