BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Fraksi Golkar DPRD Kepri melakukan penggantiaan posisi almarhum Sofian Syamsir di Fraksi dan Banggar DPRD Kepri. Penggantiaan posisi Sofian Syamsir diumunkan langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, usai pelaksanaan sidang paripurna DPRD Kepri, Senin (23/5/2016).

"Sesuai dengan pengajuaan yang dilakukan Fraksi Golkar, Raja Bahtiar akan menggantikan posisi Sekretaris Fraksi Golkar dan anggota Banggar DPRD Kepri," ujar Jumaga dalam paripurna tersebut.

Sedangkan mengenai PAW dua anggota DPRD Kepri dari Fraksi Golkar, alamarhum Sofian Syamsir dan ‎Irianto dari Partai Demokrat dikatakan, Jumaga hingga saat ini masih menunggu pegajauan PAW dari masing-masing Partai.

"Sampai saat ini belum ada diajukan Pergantiaan Antar Waktu dari Partainya, dan kami sifatnya menunggu, serta sudah menyampaikan ke Partai Politik bersangkutan agar diajukan penggantinya," ujar Jumaga.

Sementara itu, Partai Golkar menyatakan, hingga saat ini masih menunggu proses dan usulan PAW dari Internal Partai dan setelah rekomendasi DPD I tersebut keluar, Partai akan segera mengajukan pergantian.

Sedangkan kader Demokrat yang ditetapkan sebagai tersangka dana Bansos Migas, ‎hingga saat ini, juga belum dilakukan pemecatan dari DPRD Kepri, sebagaimana atauran UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD-I partai Demokrat Kepri, Apri Sujadi, mengatakan hingga saat ini pihaknya juga masih menunggu status hukum dan inkrahnya hukuman Irianto.

"Belum ada penggantiaan, masih menunggu proses hukumnya, kita Lihat saja nanti tanggal mainnya," ujar Apri kepada BATAMTODAY.

Sebagaimana diketahui, oknum anggota DPRD Kepri dari Partai Demokrat, Irianto, telah ditetapkan penyidik Direskrimsus Polda Kepri sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bansos Natuna, yang diduga merugikan negara Rp3,2 miliar tahun 2011-2012.

Dan seharusnya, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, serta tata tertib DPRD‎ Kepri, ketika anggota DPRD tersebut ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya Lembaga DPRD telah menonaktifkan sementara yang bersangkutan. Namun kenyataannya, mekanisme dan aturan ini tidak berlaku di DPRD Kepri.

Editor: Udin