BATAMTODAY.COM, Batam - Hardi Selamat Hood, Anggota DPD RI dari Kepulauan Riau mengatakan, hal yang perlu dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah infrastuktur dalam hal ini membuat rumah kreatif sebagai wadah pelatihan.

"Ke depan, semua Kabupaten/Kota Wajib memiliki Rumah Kreatif," kata Husnizar saat diskusi kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan dokumen dan informasi hukum pusat kajian kebijakan dan hukum DPD RI degan tema rancangan undang-undang ekonomi kreatif di Hotel PIH, Batam Centre, Kamis (19/5/2016).

Ia menerangkan bahwa latar belakang penyusunan RUU Ekonomi Kreatif karena belum adanya eksistensi payung hukum dengan esensi yang komprehensif dan futuristik yang dapat dijadikan state of art dalam pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kreatif.

Selain itu Indonesia memiliki pekerja kreatif yang potensial namun belum dikembangkan secara optimal sehingga mereka belum mampu melakukan hubungan internasional untuk transaksi dagang.

"RUU ini sedang pembahasan dengan DPR RI. Kita harapkan masa sidang tahun 2016 bisa disahkan menjadi Undang-Undang," terang Husnizar.

Lanjutnya, dalam RUU Ekonomi Kreatif yang merupakan usulan DPD RI tersebut juga akan diatur mengenai modal (pembiayaan), pemasaran, edukasi dan pengembangannya.

"Permodalan dan pembiayaan tidak hanya didukung oleh Pemerintah tapi swasta dan dunia usaha melalui dana CSR," ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas UKM Pemko Batam, Febrialin mengatakan bahwa ide kreatif dari pengusaha kecil menengah dapat dilindungi hal kekayaan intelektualnya.

"Ekonomi Kreatif tidak hanya produk tapi SDM berupa ide dan gagasannya paling penting. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya. HAKI yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM," kata Febrialin.

Editor: Dardani