BATAMTODAY.COM, Daiklingga - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga gandeng Tim TP4D untuk menjamin tranparansi dan maksimalnya proyek infrastruktur dermaga dalam pelaksanaan proyek pembangunan 8 unit infrastruktur dermaga dari dana DAK tahun 2016.

Pendampingan ini sekaligus bagian dari upaya Dishub menghindari kemungkinan bocornya anggaran.

Kadishubkominfo Lingga, Henry Efrizal dalam tinjauannya bersama tim TP4D ke sejumlah titik pembangunan dermaga, Selasa (17/5/2016) mengatakan, Dishub memanfaatkan keterbukaan lebaga hukum negara seperti Kejari Daik Lingga, untuk mengawal jalannya proses pembangunan proyek DAK sesuai relnya.

"Kita berterima kasih kepada TP4D mau mendampingi kita dalam proses pelaksanaan pembangunan dermaga tahun 2016. Ini memberi dukungan moral pada PPTK dalam menjalankan proses pembangunan serta ketakutan akan adanya intervensi dari berbagai pihak," kata dia.

Selain itu, indikator lain Dishub dalam menggunakan jasa TP4D, kata Hendri, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, khususnya pada pembangunan dermaga, sering sekali menjadi penjerat pejabat pelaksana pada kasus pelanggaran hukum.

"Pengalaman kita cukup banyak, salah satunya pelabuhan Bakong dan Rejai yang menyebabkan sejumlah pejabat daerah terlibat permasalahan hukum. Langkah yang kita ambil hari ini, akan lebih menjamin pelaksanaan yang sesuai prosedur hukum. Dan PPTK yang selama ini takut untuk melaksanakan pekerjaan ini, dapat lebih percaya diri," tuturnya.

Bahkan, dengan adanya pengawalan yang di lakukan TP4D ini, lanjutnya, akan memberikan hasil yang sempurna pada pekerjaan konstruksi nantinya.

Sementara itu, Evan Apturedi, Kasi Intel Kejari Daik Lingga, yang juga bagian dari Tim Pengawal Pembangunan dan Pengaman Pemerintahan Daerah (TP4D), mengatakan apa yang dilakukan Kajari tersebut sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo, di mana fungsi penegak hukum diharapkan ikut berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan.

"Dalam hal ini kita menawarkan, kalau ada Dinas yang perlu pendampingan hukum terhadap keberhasilan proyek pembangunan, maka akan kita lakukan pendampingan. Namun kita lebih memfokuskan pada pembangunan yang bersifat fasilitas umum, seperti dermaga. Kita saat ini memiliki keterbatasan tenaga, namun selama kita bisa, akan kita dampingi," tutur Evan.

Sejauh ini, dikatakan Evan, sudah dua Dinas yang melaksanakan kegitan dengan pendampingan TP4D, diantaranya PU dan Dishub. Beberapa dinas lain, seperti Satpol PP dan BLH akan menyusul.

"Keberadaan Kejaksaan dalam pelaksanaan proyek pembangunan ini, pada intinya agar lebih mudah dalam penafsiran hukum, dana tidak bocor, dan sesuaui relnya pas jadwal tepat waktu. Bukan proyek-proyekan," jelasnya.

Kejaksaan sendiri, lanjut Evan, dalam menekan angka pelanggaran hukum, ada dua cara. Pertama itu represif dan kedua yakni preventif. "Yang kita lakukan hari ini, itu termasuk preventif," ungkapnya.

Dia berharap, dengan kerja sama yang terbangun ini, Pemerintah Daerah khususnya Pejabat Pelaksana Kegiatan tidak lagi ketakutan dalam menyerap anggaran pembangunan yang banyak terdapat di Pusat. Selain itu, PPTK juga terhindar dari intervensi pihak-pihak luar yang meminta bagian dari nilai pembangunan.

"Itu yang terjadi selama ini, kita tidak boleh lihat hilirnya saja, tapi harus juga dilihat hulunya. Dengan ini, jangan ada lagi alasan PPTK takut menyerap anggaran lah," tutupnya.

Untuk diketahui, Dishubkominfo pada tahun 2016 kali ini, berhasil menyedot Rp28 miliar dana DAK, di mana Rp22 miliarnya untuk pembangunan 9 unit Dermaga dan sisanya pengadaan transportasi darat di Bidang Darat.

Namun, karena adanya intruksi pusat agar mengefisiensi kembali anggaran DAK sebesar 10 persen, membuat Dishub terpaksa menghapus satu item pembangunan dermaga menjadi 8 unit, termasuk pelabuhan domestik paling aktif, yakni pelabuhan Jagoh.

Untuk jagoh, Dishub merencanakan pembangunan pelabuhannya "berbentuk U", di mana akan ada penambahan satu jembatan beton pada sebelah pelabuhan lama, dan disatukan dengan pelantar beton.

Editor: Udin