BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Adanya dugaan telah terjadi pungutan liar (pungli) atau restribusi ilegal di kebun cengkeh, di Senggiling Kecamatan Teluksebong, Bintan, ternyata tidak ada koordinasi dengan pihak Kecamatan Teluksebong.

Camat Teluksebong, Bambang Sugiarto kepada BATAMTODAY.COM, Sabtu (14/5/2016) menjelaskan, pihak perusahaan pengelola perkebunan cengkeh yang mematok restribusi masuk ke sekitar lokasi perkebunan, tidak pernah menyampaikannya ke pihak Kecamatan.

"Pihak yang mematok restribusi ke lokasi tersebut, tidak pernah menyampaikan ke Kecamatan. Namun kabarnya sudah berkoordinasi dengan DPPKD Bintan," terangnya melalui pesan pendek ponselnya.

Diberitakan sebelumnya, pungutan restribusi sebesar Rp20 ribu yang dilakukan oleh pengelola kebun cengkeh, Senggiling Kecamatan Teluksebung, Bintan dinilai ilegal. Pasalnya di karcis masuk tercantum  nama "Ecovillage", padahal lahan tersebut masih termasuk milik PT Buana Mega Wisatama (BMW) Lagoi.

"Kalau pihak DPRD Bintan tidak mengetahui adanya restribusi dan menganggap perkebunan tidak masuk dalam obyek pajak. Berarti jelas, pungutan tersebut liar atau ilegal demi untuk mencari keuntungan perusahaan," tegas tokoh masyarakat Bintan, Andi Masdar Paranrengi kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Jumat (13/5/2016).

Andi Masdar menyampaikan, kalau memang benar pungutan tersebut ilegal dan sudah mengunakan stample pemerintahan atau DPKKD Bintan. Maka sudah sepatutnya dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Apakah memang melibatkan orang yang ada dilingkungan Pemkab Bintan atau pihak perusahaan yang sengaja  memanfaatkan stample pemerintahan.

"Benar atau salahnya penarikan restribusi tersebut jelas ada yang aneh, karena DPRD Bintan sendiri justru tidak mengetahui dan menganggap perkebunan tidak masuk obyek pajak," tambahnya.

Sementara itu, Umar Ali Rangkuti, Ketua komisi II DPRD Bintan, yang coba dikomfirmasi terkait adanya pungutan restribusi merasa kaget. Sebab menurutnya, sebelumnya tidak ada pungutan seperti yang dialami oleh pengunjung yang melintasi kebun tersebut.

"Sejak kapan pula ada retribusinya?. Tahun lalu kami masuk daerah itu, tak ada diminta," ungkap Umar.

Umar menyampaikan, akan segera melakukan verifikasi ke Dinas yg bersangkutan, termasuk akan melakukan kroscek ke bagian hukum, apakah sudah ada Perda tentang restribusi, serta ke Dinas Pendapatan Daerah Bintan.

"Dalam waktu dekat akan kita tanyakan, apakah sudah ada payung hukum tentang pungutan restribusi yang dilakukan oleh pengelola perkebunan tersebut," terangnya.

Sebelumnya, pengunjung yang akan pergi ke pantai sekitar perkebunan cengkeh "Ecovillage" di Senggiling, Kecamatan Teluksebong, Bintan, dikagetkan dengan pungutan retribusi masuk ke wilayah tersebut sebesar Rp20 ribu per orang.

"Beberapa hari lalu, kita dari Tanjungpinang rencana mau pergi ke Pantai Senggiling, karena informasinya pantai di sekitarnya sangat bagus. Namun saat melintasi kebun cengkeh, tepatnya di pos pengamanan, mobil diberhentikan dan langsung memberikan karcis untuk masuk," ungkap Iskandar, warga Tanjungpinang kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Kamis (12/5/2016).

Satpam yang berjaga di pos atau pintu masuk ke arah Pantai Senggiling, setelah menanyakan tujuan pengunjung dan menghitung jumlah penumpang selanjutnya, menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan perusahaan, pengunjung harus membayar sesuai yang tertera di karcis, lengkap dengan stempel Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Bintan.

"Yang menjadi pertanyaan, apakah benar reatribusi tersebut memang legal dan benar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bintan. Mengingat keberadaan perkebunan tersebut terbilang baru," ujarnya.

Sementara itu, Mutaqin Yasir, Anggota komisi II DPRD Bintan, mengaku belum mengetahui adanya peraturan penarikan retribusi di perkebunan cengkeh Senggiling. Menurutnya kebun tersebut, tidak termasuk obyek pajak, sehingga tidak bisa dipungut retribusi.

"Kita belum mengetahui ada aturannya, tetapi secara prinsip kebun tersebut, tidak masuk obyek pajak, sehingga tidak bisa dipungut retribusi atau pajak," tegasnya.  

Editor: Udin