Jakarta, batamtoday - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pembenahan dalam kebijakan perpajakan. Hal itu penting agar iklim investasi bisa dibangun dan memberikan kepastian. Presiden mencontohkan, kebijakan pajak yang harus dibenahi di antaranya pajak industri film, bantuan dari negara lain, dan industri perkapalan.

"Mari kita lakukan pembenahan kembali kebijakan perpajakan agar benar-benar kita bisa bangun iklim investasi yang baik dan memberikan kepastian," kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kamis (23/12/2010).

Presiden mengatakan, tidak mungkin dunia usaha berkembang kalau tidak ada kepastian, yang kita tuju ini adalah optimalisasi pajak dan meminimalkan distorsi. "Di banyak negara, tax policy itu jadi domain pemerintahan dan menteri," kata Presiden.

Menurut Presiden, hal yang terkait pajak di Indonesia memang diselenggarakan Dirjen Pajak, tapi tax policy bukan domain Dirjen Pajak saja. Presiden tidak ingin ada peraturan yang tidak jelas dan abu-abu. "Kita ingin pajak kita di pro growth pajak kita makin produktif. Kalau ada pro job harus berikan intensif dari sedemikan rupa sehingga itu bisa menciptakan pekerjaan yang lebih besar," kata Presiden.

Presiden mengaku sudah berdiskusi dengan Wapres Boediono, mulai tahun depan kebijakan perpajakan dapat dilakukan dengan benar. "Ini menjadi atensi Menko Perekonomian, pastikan agar Kepmen dan Peraturan, SK Dirjen Pajak itu tidak boleh bersifat multitafsir, multiinterpertasi," kata Presiden.

Menurut Presiden, saat ini merupakan momentum yang bagus untuk melakukan pembenahan kebijakan perpajakan. Segala hal yang belum beres, kata Presiden, harus dibereskan.