Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Soal Roadmap Pengembangan Batam

Dicecar Dewan, Ketua BP Batam Mengaku Masih Tunggu Kebijakan DKN
Oleh : Charles Sitompul
Rabu | 13-04-2016 | 08:50 WIB
bp_batam-dprd_kepri.jpg Honda-Batam
Pertemuan pimpinan BP Batam-DPRD Provinsi Kepri. (Foto: Charles Sitompul)

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Dicecar anggota DPRD Kepri dengan sejumlah pertanyaan, mengenai gambaran permasalahan serta road map penyelesaian dan planning program pengembangan Batam ke depan, Ketua BP (Badan Pengelola) Hatanto Reksodipoetro "galagapan", Selasa (12/4/2016). 


Bos baru BP Batam itu pun mengaku belum sepenuhnya mengerti dan paham tentang kondisi serta situasi permasalahan yang terjadi saat ini di BP Batam. Ketua BP Batam yang baru dilantik itu datang dan melakukan audensi dengan DPRD Kepri didampingi wakil dan 5 orang anggota/deputinya. Ikut juga beberapa pegawai BP Batam lainnya di ruang Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kepri.

Pertemuan itu dipimpin Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Amir Hakim Siregar, Husnizar Hood dan sejumlah anggota DPRD Kepri dari lintas komisi.

Selain memperkenalkan diri serta para deputinya, Hatanto mengatakan, ‎tujuan kedatanganya bersama pegawai BP Batam lainya adalah untuk bersilaturahmi dengan Pemerintah dan DPRD Provinsi Kepri. 

"Dengan tugas yang dipercayakan kepada kami, sebagaimana yang diamanatkan Dewan Kawasan Nasional (DKN), tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan kinerja BP Batam ke depan. Hingga Kota  Batam dapat memberi kontribusi lebih besar pada ekonomi dan investasi lokal, serta kontribusi pada ekonomi nasional," tuturnya.  

Dengan tugas ini, pihaknya berharap, akan dapat melakukan koordinasi dengan legislatif serta pemerintah di Provinsi Kepri. 

"Secara umum, kondisi dan situasi di Batam baru kami tahu dari media, dan saya sendiri ‎baru satu malam di Batam. Terkait dengan pengembangan Batam, hingga saat ini kami sebagai Ketua BP Batam yang diangkat, masih menunggu kebijakan umum dari Dewan Kawasan Nasional (DKN) sebagaimana dijanjikan Menko Perekonomian dalam 2-3 minggu ini akan segera diturunkan," paparnya. 

Karena belum sepenuhnya mengerti dengan situasi dan kondisi permasalahan BP Batam itu, akhirnya sejumlah anggota DPRD Kepri, lebih banyak melakukan sharing dan masukan pada Hatanto. Khususnya dalam penyelesian dualisme kewenangan antara Pemko Batam dan Otorita Batam. Permasalahan tumpang tindih dan dugaan mafia lahan, serta UWTO, dan SDM BP Batam saat ini. 

Editor: Dardani

Berita Lainnya

Bersama Dua Pakar Internasional, Direktur BRK Syariah Isi Seminar ICBISEA 2024 Umri

28-11-2024 | 13:44 WIB

Pemerintah Maksimalkan Investasi Hasil Kunjungan Luar Negeri untuk Dorong KEK dan PSN

28-11-2024 | 10:44 WIB

Hilirisasi dan Inovasi Teknologi Jadi Pilar Ketahanan Ekonomi, OJK Gelar CEO Networking 2024

28-11-2024 | 10:24 WIB